Gawat! Perang Dagang AS-China Hantam Industri Indonesia: Regulasi Jadi Biang Kerok?

SuaraJawaTengah.id - Di tengah tekanan geopolitik dan gempuran tarif perdagangan global, suara pelaku industri Indonesia kian nyaring menuntut perubahan mendasar dalam kebijakan ekonomi domestik.

Diskusi publik bertajuk “Gempuran Tarif AS: Ekonomi Indonesia di Ujung Tanduk? Dialog Kritis Mencari Solusi” yang digelar Suara.com dan Core Indonesia di El Hotel Bandung, Selasa 20 Mei 2025, menjadi ruang bagi kegelisahan itu terungkap secara terbuka.

Bandung, yang selama ini menjadi pusat industri dan ekspor dari sektor tekstil, alas kaki hingga furnitur, kini menghadapi tantangan serius akibat kebijakan tarif baru dari Amerika Serikat yang diperkirakan akan memukul pasar ekspor dan memicu lonjakan produk impor secara simultan.

Pemimpin Redaksi Suara.com, Suwarjono, menegaskan bahwa tekanan ekonomi sudah mulai terasa sejak awal tahun, dan memilih Bandung sebagai lokasi diskusi bukan tanpa alasan.

“Kita menghadapi perlambatan ekonomi yang nyata. Bandung dipilih karena menjadi salah satu sentra ekspor nasional dari tekstil, alas kaki, hingga furnitur yang kini sedang tertekan. Ini momentum penting untuk mencari solusi dari daerah sebagai rujukan kebijakan nasional,” ujarnya .

Ia merujuk data BPS, bahwa ekspor nonmigas Jawa Barat ke AS pada Januari 2025 mencapai USD 499,53 juta atau 16,62% dari total ekspor nonmigas provinsi. Namun, tekanan tarif justru memperbesar ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya.

Gelombang PHK di Bandung pun makin membesar, terutama di sektor tekstil dan produk tekstil (TPT). Penurunan pesanan hingga ke level yang mengkhawatirkan, diperparah dengan persaingan dari barang impor legal maupun ilegal, menimbulkan efek ganda bagi industri lokal.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, Ph.D., menyoroti dampak perang dagang AS–Tiongkok terhadap rantai pasok global yang turut menyeret performa ekspor Indonesia.

“Penurunan ekspor China ke AS hingga 10,5% tahun ini berimbas pada ASEAN, yang justru mengalami lonjakan hingga 19,1%. Tapi bukan berarti kita otomatis diuntungkan. Sebaliknya, risiko membanjirnya produk China ke Indonesia melalui celah-celah impor ilegal cukup mengkhawatirkan,” ujarnya.

Baca Juga: Liburan Mei 2025 Makin Asyik, Ini Cara Klaim DANA Kaget untuk Warga Jateng dan Sekitarnya

Ia menambahkan, potensi impor ilegal dari Tiongkok diperkirakan mencapai 4,1 miliar USD, dengan kerugian negara sekitar Rp 65,4 triliun. Dalam situasi ekonomi global yang lesu, tekanan nilai tukar Rupiah, dan lemahnya pengawasan, ketahanan industri nasional sangat rentan.

Prof. Rina Indiastuti dari Universitas Padjadjaran turut menyoroti dampak konkret terhadap sektor industri di Jawa Barat. “Tekstil, pakaian jadi, dan alas kaki menjadi sektor yang paling terdampak. Beberapa perusahaan bahkan sudah tutup dan melakukan PHK massal,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Apindo Jawa Barat, Ning Wahyu Astutik, melontarkan kritik keras terhadap kompleksitas regulasi dan lemahnya perlindungan usaha.

“Kami para pengusaha merasa resah, bukan hanya karena perang dagang AS–China, tapi juga berbagai hambatan lain. Mulai dari ketidakpastian usaha dan hukum, maraknya impor barang legal maupun ilegal, hingga regulasi yang tumpang tindih dan tidak sinkron,” katanya.

Ia membeberkan bahwa proses perizinan masih belum transparan, dan kerap memakan waktu berbulan-bulan. Selain itu, ia juga menyoroti persoalan klasik seperti premanisme, pungutan liar, hingga biaya logistik tak resmi yang membebani industri.

“Kami juga menghadapi pungutan liar dan premanisme yang marak dan dilakukan terang-terangan. Di sektor logistik, biaya-biaya tak resmi di tiap tikungan membuat usaha kami tidak kompetitif karena beban biaya yang tinggi,” ucap Ning.