Alarm! Luas Lahan Kritis di Jawa Tengah Nyaris 1,6 Juta Hektar, Sarif Abdillah: Dampaknya Ngeri!

SuaraJawaTengah.id - Kondisi lahan di Provinsi Jawa Tengah kini berada dalam titik yang sangat mengkhawatirkan. Data terbaru menunjukkan total luas lahan yang masuk kategori kritis, sangat kritis, agak kritis, hingga berpotensi kritis telah mencapai hampir 1,6 juta hektar.

Angka ini menjadi sinyal bahaya serius yang menuntut penanganan berkelanjutan dan inovatif dari semua pihak.

Peringatan keras ini datang dari Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Sarif Abdillah, yang menegaskan bahwa isu lahan kritis sama mendesaknya dengan mitigasi perubahan iklim yang selama ini digalakkan.

Menurutnya, penanganan yang sporadis dan tanpa terobosan tidak akan cukup untuk mengatasi skala masalah yang ada.

“Jumlah lahan kritis di Jawa Tengah masih terbilang tinggi. Jadi memang perlu dilakukan penanganan yang berkesinambungan,” ungkapnya di Semarang pada Rabu (16/7/2025). 

Kekhawatiran politikus PKB ini bukan tanpa dasar. Ia membeberkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah tahun 2024 yang melukiskan gambaran suram kondisi pertanahan di provinsi ini.

Berdasarkan data tersebut, tercatat ada lahan seluas 32.396,48 ha yang masuk kategori sangat kritis. Angka ini diperparah dengan 282.832,98 ha dalam kategori kritis, 719.710,90 ha kategori agak kritis, dan 539.559,62 ha yang berstatus potensi kritis. Jika ditotal, luasnya mencapai 1.574.499,98 hektar.

Sebaran lahan kritis ini pun cukup merata dan menjadi ancaman di berbagai kabupaten/kota. Sarif memberikan contoh spesifik di daerah pemilihannya.

“Ini cukup merata di berbagai daerah, misalnya potensi lahan kritis Cilacap 18.463,73 hektar, dan di Banyumas 34.297,31 hektar,” terang politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Baca Juga: 9 Mitos Bunga Melati yang Masih Dipercaya: Antara Mitos dan Melestarikan Budaya

Ancaman Banjir hingga Kerugian Ekonomi

Lebih lanjut, Sarif Abdillah menjelaskan dampak mengerikan yang bisa timbul jika lahan kritis ini terus diabaikan. Lahan yang rusak akan kehilangan fungsinya sebagai pengatur tata air alami.

Akibatnya, risiko banjir, kekeringan saat kemarau, dan sedimentasi di wilayah hilir akan semakin meningkat.

“Dampak lahan kritis mengakibatkan penurunan fungsi konservasi, fungsi produksi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar,” terang legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banyumas dan Cilacap ini.

Ia memperingatkan, pembiaran terhadap masalah ini hanya akan memperluas area lahan yang rusak dan tidak produktif. Pada akhirnya, masyarakat luas yang akan menanggung akibatnya, baik secara lingkungan maupun ekonomi.

“Ini bisa mempengaruhi kualitas lingkungan, kerugian materi, serta penurunan kesejahteraan masyarakat,” beber pria yang akrab disapa Kakung ini.