SuaraJawaTengah.id - Gelombang aksi demonstrasi yang terus meluas di berbagai daerah disebut bukan terjadi tanpa sebab.
Pakar kebijakan publik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Prof Slamet Rosyadi, menyoroti adanya borok serius yang menjadi pemicu utama kemarahan publik, yakni ketimpangan sosial yang semakin menganga dan diperparah oleh perilaku elite politik.
Menurutnya, pemerintah tidak bisa lagi memandang sebelah mata rentetan unjuk rasa ini.
Ia mendesak pemerintah untuk bersikap serius dalam menangani akar persoalan yang sesungguhnya.
"Pemerintah harus menanggapi ini (demo) secara serius. Ini terjadi karena ada perilaku-perilaku dari anggota DPR RI yang terlalu berlebihan dalam menanggapi, terutama terkait dengan kenaikan gaji dan juga pajak yang ditanggung oleh negara," kata Prof Slamet di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dikutip dari ANTARA pada Sabtu (30/8/2025).
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsoed itu menilai, pameran gaya hidup dan fasilitas mewah para pejabat tersebut menjadi pemantik api di tengah kesulitan ekonomi yang dirasakan sebagian besar masyarakat.
Pajak Rakyat untuk Siapa?
Prof Slamet secara gamblang menyebut adanya kontradiksi yang menyakitkan bagi rakyat.
Di satu sisi, masyarakat patuh membayar pajak dengan harapan mendapatkan pelayanan dan infrastruktur yang lebih baik. Namun di sisi lain, manfaat pajak itu seolah tak pernah dirasakan secara signifikan.
Baca Juga: Gelar Rakor Forkopimda Soal Kasus Pati, Ahmad Luthfi Minta Hormati Proses Angket DPRD
Kondisi ini diperburuk dengan persepsi publik bahwa kue pembangunan dan hasil pajak justru lebih banyak dinikmati oleh kalangan pejabat.
Fenomena inilah yang menurutnya secara langsung memperlebar jurang ketimpangan sosial dan menumbuhkan bibit-bibit kemarahan kolektif.
Sebagai solusi konkret, ia mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah taktis.
"Pemerintah harus menanggapi permasalahan tersebut secara serius dengan mempersempit kesenjangan sosial ekonomi melalui mekanisme subsidi atau program lain yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat," ujarnya.
Peringatan Keras untuk Aparat Keamanan
Selain menyoroti akar masalah, Prof Slamet juga memberikan peringatan keras terkait cara pemerintah dan aparat keamanan dalam menghadapi massa di lapangan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Sepeda Polygon Paling Murah Tipe Apa? Ini 5 Pilihan Ternyaman dan Tahan Banting
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Pengajuan Pinjaman Koperasi Merah Putih Lewat WhatsApp, Benarkah Bisa Cair?
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
Terkini
-
BRI Blora Gandeng Imigrasi, Sinergi Dukung Layanan Perbankan yang Modern
-
Abaikan Kritik Elite, PCNU se-Banyumas Raya Kompak Dukung Gus Yahya Lanjut Dua Periode
-
Prakiraan Cuaca di Semarang Senin Ini: BMKG Ingatkan Potensi Hujan Ringan hingga Sedang
-
DPRD Jateng Soroti Jalur Maut Silayur Semarang: Tegakkan Aturan atau Korban Terus Berjatuhan!
-
Terinspirasi Candi Borobudur, Artotel Leguna 'Bayi Cantik' di Kota Magelang