5. Nasakom sebagai Ide Pemersatu yang Gagal
Walaupun awalnya dimaksudkan sebagai pemersatu bangsa, Nasakom justru memperuncing perpecahan politik. Kekuatan politik yang disatukan secara paksa tidak menghasilkan harmoni, melainkan kecurigaan dan persaingan.
PKI merasa mendapat perlindungan penuh dari Soekarno, sementara kelompok agama dan militer merasa terancam oleh keberadaan komunisme.
6. Jalan Menuju G30S 1965
Ketidakseimbangan antara tiga kekuatan utama dalam Nasakom menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya G30S 1965. Dengan dominasi PKI yang makin kuat, sementara militer merasa terpojok, konflik besar akhirnya pecah.
Gerakan 30 September (G30S) yang menewaskan sejumlah jenderal Angkatan Darat menjadi titik balik yang mengguncang politik nasional.
7. Jatuhnya Soekarno
Setelah peristiwa G30S, legitimasi Soekarno runtuh. Dukungan terhadap Nasakom lenyap karena PKI dianggap sebagai dalang kudeta. Militer mengambil alih kendali, dan Soekarno dipaksa menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto melalui Supersemar 1966. Dengan jatuhnya Soekarno, berakhir pula era Nasakom yang sebelumnya diagung-agungkan.
8. Warisan Nasakom bagi Politik Indonesia
Baca Juga: Ekonomi Tumbuh 5,13 Persen, Mekari Ungkap Alasan Bisnis Jateng Wajib Digitalisasi Sekarang
Nasakom meninggalkan warisan kontroversial dalam sejarah Indonesia. Di satu sisi, gagasan ini menunjukkan upaya Soekarno untuk menyatukan perbedaan ideologi besar.
Namun di sisi lain, kegagalan penerapan Nasakom juga memperlihatkan betapa rapuhnya kompromi politik jika tidak disertai dengan keseimbangan kekuatan.
Pencetusan Nasakom pada 1956 hingga penerapannya dalam Demokrasi Terpimpin setelah 1959, menunjukkan keinginan Soekarno untuk menjaga stabilitas politik dengan menyatukan nasionalisme, agama, dan komunisme.
Namun, implementasinya justru memperlebar jurang konflik antara PKI, militer, dan kelompok agama. Alih-alih memperkuat bangsa, Nasakom berakhir menjadi biang kerok yang membuka jalan bagi tragedi G30S 1965 dan kejatuhan Soekarno.
Warisan ini tetap menjadi pelajaran penting tentang risiko besar ketika ideologi dipaksakan tanpa memperhitungkan keseimbangan nyata di lapangan.
Kontributor : Dinar Oktarini
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Bedak Wardah Apa yang Cocok untuk Usia 40 Tahun? Ini 5 Rekomendasi Terbaik agar Flawless dan Fresh
- Tak Lagi Disamping Prabowo, Kursi Wapres Gibran Geser Sejajar Menteri di Sidang Kabinet
- 7 Statistik Miris Argentina Saat Dipecundangi Spanyol di Final Piala Dunia 2026
- Persib dan Persija Dikabarkan Tak Lolos IPO di Bursa Efek Indonesia
- Perbedaan Eau De Parfum dan Eau De Toilette, Mana yang Sesuai Kebutuhanmu?
Pilihan
-
Laporkan Hotman Paris ke Polda Metro, PWI Ragukan Ketulusan Permohonan Maaf Sang Pengacara
-
Mendukung Working Mom Mengelola Keuangan Keluarga Lebih Efisien dengan AstraPay
-
Usai Nobar Final Piala Dunia, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Kena OTT KPK
-
Menteri PU Dody Hanggodo Bakal Dicopot Agustus? 'Prabowo Tak Suka Menteri yang Bikin Gaduh'
-
Tersangka Don Ritto Dikawal Rantis Brimob saat Tiba di Kejagung, Emas hingga Brankas Ikut Dibawa
Terkini
-
Kualitas Aset Membaik, JPMorgan Naikkan Rekomendasi Saham BBRI Menjadi Overweight
-
Sadis! Rampok Ponsel Tebas Telinga Korban hingga Nyaris Putus di Semarang
-
Bripka EJ Mubaligh Polres Wongiri Tersangka Kekerasan Seksual, Terancam Sanksi Kode Etik Pemecatan
-
Di Tengah Ancaman PHK, Investasi Baru di Jateng Buka 650 Lapangan Kerja
-
Musim Kemarau di Jateng Datang, Pendaki Gunung Diminta Tak Nyalakan Api Sembarangan