BPS Klaim Kemiskinan di Jawa Tengah Turun Signifikan, Ekonomi Tumbuh Jadi Kunci

SuaraJawaTengah.id - Kabar baik datang dari Jawa Tengah. Badan Pusat Statistik (BPS) mengklaim bahwa jumlah penduduk miskin di provinsi ini mengalami penurunan yang signifikan pada September 2025.

Data terbaru menunjukkan angka kemiskinan turun menjadi 3,34 juta orang atau 9,39 persen, sebuah penurunan sebesar 0,09 persen dibandingkan Maret 2025.

Kepala BPS Jateng, Ali Said, dalam keterangannya di Semarang, Kamis, menjelaskan bahwa penurunan ini didorong oleh beberapa faktor kunci.

"Perekonomian Jawa Tengah tumbuh impresif sebesar 5,37 persen secara tahunan (yoy) pada triwulan III 2025," ungkap Ali Said dikutip dari keterangan tertulis pada Jumat (6/2/2026). 

Selain itu, peningkatan produksi padi sebesar 484 ribu ton Gabah Kering Giling (GKG) juga turut berkontribusi, menunjukkan sektor pertanian yang resilient.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga dilaporkan menurun menjadi 4,66 persen, menandakan semakin banyaknya lapangan kerja yang tersedia.

"Jumlah penduduk miskin di Jateng pada September 2025 tercatat 3,34 juta orang. Kalau dibandingkan Maret 2025 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan 21,86 ribu orang. Jika dibandingkan September 2024, tercatat turun sebanyak 51,52 ribu orang," papar Ali Said. 

Pengukuran ini menggunakan konsep kebutuhan dasar atau *basic needs approach*, yang memperhitungkan Garis Kemiskinan (GK) sebesar Rp570.870 per kapita per bulan.

Komposisi GK tersebut terdiri dari GK makanan sebesar Rp432.788 dan GK bukan makanan Rp138.082. Jika dikonversi, Garis Kemiskinan Rumah Tangga mencapai Rp2.557.498 per rumah tangga miskin per bulan, dengan rata-rata 4,48 anggota keluarga miskin.

Baca Juga: Gubernur Luthfi Desak Pemulihan Cepat Pascabencana Pemalang: Pastikan Korban Terlayani

Lebih lanjut, Ali Said juga menyoroti penurunan pada indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, dua indikator penting yang menunjukkan seberapa jauh dan seberapa parah tingkat kemiskinan.

Indeks kedalaman kemiskinan kota dan desa tercatat sebesar 1,507 pada September 2025, menurun dari 1,557 pada Maret 2025. Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan juga menurun dari 0,354 menjadi 0,338 pada periode yang sama.

"Pada September 2025, gini ratio (ketimpangan pengeluaran) menurun dibanding kondisi Maret 2025, yakni dari 0,359 menjadi 0,350 atau turun 0,009 poin," tambah Ali Said. 

Klaim BPS ini menjadi angin segar bagi upaya pemerintah daerah dalam menciptakan kesejahteraan yang lebih merata.