Sekda Pemprov Jateng, Sumarno. [Istimewa]
Baca 10 detik
- Pemprov Jawa Tengah memastikan tidak ada kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun 2026.
- Pemprov Jateng akan menerapkan diskon PKB sebesar 5% hingga akhir tahun 2026 atas instruksi Gubernur.
- Kebijakan ini mempertimbangkan daya beli masyarakat pasca penerapan opsen PKB sesuai Undang-Undang HKPD.
Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jateng, Masrofi, menambahkan bahwa diskon PKB ini dilakukan dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat, kondisi sosial ekonomi, postur APBD, dan keberlanjutan pembangunan.
"Hasil kajian ini akan dilaporkan kepada Gubernur, untuk diterapkan pada tahun ini," katanya.
Potensi pajak yang terkumpul dari sektor PKB akan tetap dimaksimalkan untuk program pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, serta mendukung bidang pendidikan melalui sekolah gratis untuk SMA dan SMK Negeri. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga akan dilakukan melalui optimalisasi BUMD dan pengelolaan aset.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara Cek BSU 2026 di JMO dengan Mudah
- 6 Sabun Cuci Muka Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas
- Fitur Pengkinian Data Rekening BSU Tidak Tersedia untuk Data Anda Maksudnya Apa?
- Habiburokhman Umumkan Gibran Serahkan Surat Mundur ke MPR Hari Ini, Disambut Tawa Anggota
- 10 Sepatu Lari 10K Terbaik, dari Brand Lokal hingga Internasional
Pilihan
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
-
Momen Haru di Istana: Kala Prabowo Berat Hati Lepas Gibran yang Mundur dari Kursi Wapres
-
Terima Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo: Dengan Berat Hati, Saya Hormati Keputusan Beliau
-
Surat Resign Singkat Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Alasan Gibran Mundur dari Wapres
Terkini
-
Punya Gaji Tetap, BRI Ajak Nasabah Payroll Kembangkan Bisnis Sampingan
-
Awas Musim Pancaroba! Wakil Ketua DPRD Jateng Wanti-wanti Ancaman PMK pada Hewan Ternak
-
Pemalang Lokasi Pelatihan, Ahmad Sahroni Desak Polisi Bongkar Jaringan TPPO Tentara Bayaran Rusia
-
Delapan Tahun Tinggal Ilegal di Indonesia, WNA Korea Selatan Dideportasi
-
Golkar Buka Sinyal Soal Pengganti Gibran, Sebut 8 Nama Pendamping Prabowo