- Gubernur Jateng minta kepala daerah kendalikan harga pangan jelang Ramadan 2026 cegah lonjakan dan permainan harga.
- Setiap kabupaten/kota wajib memasang papan pantau harga komoditas terbaru di pasar induk untuk transparansi.
- Pengendalian distribusi penting agar sentra produksi tidak kekurangan pasokan; perluasan LP2B juga ditekankan.
SuaraJawaTengah.id - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, pengendalian harga pangan jelang Ramadan dan Idulfitri 2026 menjadi perhatian utama bagi seluruh kepala daerah di wilayahnya.
Ia meminta agar jangan sampai ada lonjakan harga pangan akibat distribusi tersendat maupun permainan pasar.
“Tidak boleh ada sumbatan distribusi, tidak boleh ada permainan harga. BUMD harus hadir,” tegas Luthfi dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Koridor Ekonomi, Perdagangan, Investasi, dan Pariwisata (Keris) Jawa Tengah, di Semarang, Rabu 11 Februari 2026.
Dibeberkan dia, kebutuhan masyarakat akan meningkat saat Ramadan dan Idulfitri. Karena itu, pengendalian harga harus dilakukan sejak awal, terutama untuk komoditas strategis seperti cabai, bawang merah, beras, dan minyak goreng.
“Kebutuhan masyarakat meningkat, maka potensi kenaikan harga juga meningkat. Itu harus dikendalikan oleh para bupati dan wali kota di wilayah masing-masing,” ujarnya.
Luthfi juga meminta setiap kabupaten/kota memasang dashboard (papan pantau) harga komoditas di pasar-pasar besar atau induk yang rutin diperbarui, agar masyarakat dapat memantau langsung perkembangan harga.
“Dashboard harga itu harus ada di pasar dan terus di-update. Biar masyarakat tahu, transparan, dan tidak ada permainan harga. Itu tanggung jawab pemerintah setempat,” tegasnya.
Ia mengingatkan daerah sentra produksi tidak boleh sampai mengalami kekurangan pasokan akibat distribusi yang tidak terkendali.
“Jangan sampai daerah sentra malah kekurangan. Distribusi harus dikawal,” katanya.
Baca Juga: 7 Langkah Cepat Pemprov Jateng Atasi Bencana di Jepara, Kudus, dan Pati
Selain pengendalian inflasi, Luthfi menekankan pentingnya menjaga lahan pertanian melalui percepatan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Saat ini, sekitar 1,3 juta hektare lahan pertanian di Jawa Tengah harus dipertahankan.
“Lahan pertanian harus kita pertahankan. Produksi pangan harus kita tingkatkan, teknologi pertanian harus kita dorong,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Tengah Mohamad Noor Nugroho mengatakan inflasi Jawa Tengah pada Januari 2026 tercatat 2,83 persen secara tahunan (year on year/yoy) dengan deflasi 0,35 persen secara bulanan (month to month/mtm).
“Inflasi Jawa Tengah masih berada dalam rentang sasaran dan relatif terjaga. Deflasi Januari terutama didorong kelompok makanan, minuman, dan tembakau seiring masuknya masa panen dan normalisasi permintaan pasca-Nataru,” kata Nugroho.
Namun, ia mengingatkan risiko kenaikan harga pada momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) tetap perlu diantisipasi.
“Secara historis, komoditas seperti beras dan aneka cabai sering menjadi penyumbang inflasi saat Ramadan dan Idulfitri. Karena itu penguatan pasokan dan kelancaran distribusi menjadi kunci,” ujarnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara cek NIK KTP Apakah Terdaftar BSU?
- Cara Mengaktifkan IKD dari HP: Serba Praktis Tanpa Fotokopi, Ini Deretan Kegunaannya
- Gibran Diisukan Mundur, Bila Paripurna DPR Hari Ini Setujui Proses Pemakzulan
- 3 Serum Wardah untuk Hempas Flek Hitam dan Kusam Usia 40 Tahun ke Atas Sesuai Review
- Penyakit Khas Toyota Innova Bekas dari Generasi Barong, Reborn, hingga Zenix
Pilihan
-
Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok Pukul 10.00
-
Tangis di Kantor Wapres: Momen ASN dan Sespri Saling Peluk dan Salaman Jelang Gibran Mundur
-
Tunggu Prabowo Mendarat di Halim, Gibran Sampaikan Pengunduran Diri dari Jabatan Wapres
-
Gibran Rakabuming Mundur dari Posisi Wakil Presiden Malam Ini
-
Istana Bantah Klaim Gibran: Presiden Prabowo Tak Sarankan Wapres Gugat di PTUN
Terkini
-
Gus Yasin Pastikan Tak Ada Titip Jabatan, Inil Upaya Mewujudkan Transparansi Publik Pemprov Jateng
-
Modal Pilkada 2024 Ikut Diusut, KPK Bongkar Dugaan Sumber Uang Bupati Pemalang
-
Dijanjikan Jadi Admin Malah Jadi Scammer di Myanmar, 50 Pengaduan Pekerja Migran Masuk Tiap Hari
-
Dasco dan Puan Maharani Bisa Gigit Jari, Calon Pengganti Gibran dari Kalangan Ini?
-
Kasus Pemerasan Bupati Pemalang dan Klaten Kian Panas, Kepala BPK Jateng Diperiksa KPK