Sri Murdani dan TK yang Menambal Problem Sekolah Inklusi

SuaraJawaTengah.id - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meluncurkan Program Pelatihan Pendidikan Inklusi. Membekali para guru mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler.

Program ini sebagai lanjutan dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No 48 tahun 2023 yang mewajibkan sekolah menerima peserta didik berkebutuhan khusus.

Amanat pendidikan inklusi juga diatur dalam UU No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan UU 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti mengakui, pemerataan sekolah inklusif saat ini masih terkendala ketersediaan tenaga pendidik yang berdedikasi dan terlatih.

“Selama ini, salah satu tantangan yang kita hadapi adalah kekurangan guru profesional yang berdedikasi dalam mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus,” kata Abdul Mu’ti di Jakarta, 20 April lalu.

Hampir 3 tahun setelah Peraturan Menteri ditetapkan, kebijakan ini belum maksimal menyentuh anak-anak berkebutuhan khusus.

UNICEF melaporkan anak-anak penyandang disabilitas memiliki peluang lebih kecil mendapat layanan sekolah. Meski jumlah sekolah inklusif meningkat 29 persen—tahun 2020 hingga 2021—anak dengan disabilitas berpeluang lebih rendah menyelesaikan pendidikan dibandingkan teman sebayanya.

Data Kemendikbudristek tahun 2025 menunjukkan, hanya 12,26 persen anak berkebutuhan khusus yang menempuh pendidikan formal. Anak-anak disabilitas justru banyak ditampung oleh institusi pendidikan luar sekolah.

Sebanyak 6,9 ribu anak dengan disabilitas terlayani oleh pendidikan berbasis masyarakat. Lembaga-lembaga ini melibatkan anggota masyarakat untuk mengakomodasi pendidikan inklusif.

Baca Juga: Peta Jalur Rawan Longsor di Magelang: Waspada Saat Mudik Lebaran 2026!

Meski jumlah sekolah inklusi terus berambah—sebanyak 44.477 sekolah reguler menjadi penyelenggara pendidikan inklusif—tantangan penyediaan fasilitas dan tenaga pendidik yang kompeten masih menjadi kendala utama.

Rentan Bully

Pada praktiknya, di sekolah reguler anak-anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan siswa lainnya. Jarang sekali sekolah menugaskan guru khusus untuk mengajar mereka.

Belum lagi minimnya pemahaman masyarakat soal kondisi klinis anak berkebutuhan khusus, menyebabkan mereka justru rentan menjadi korban bully di sekolah.   

Mereka membutuhkan layanan pendidikan yang unik—khusus dibanding siswa lainnya. Metode belajar peserta didik berkebutuhan khusus juga berbeda dengan anak-anak lainnya.

“Untuk disabilitas—pendidikan khusus—menurut saya bukan diskriminasi. Karena mereka punya kemampuan atau kebutuhan yang khusus. Pribadi atau individu yang unik. Pendidikan mereka harus disesuaikan dengan kebutuhan,” kata Kepala TK Mutiara Hati, Sri Murdani.

Sejak tahun 2016, Sri Murdiani mendirikan dan mengelola TK Mutiara Hati di Desa Borobudur. Sekolah bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang sebagian besar berasal dari keluarga tidak mampu.

Setelah lulus dari Universitas Negeri Semarang tahun 2000, Sri Murdiani sempat bekerja sebagai guru di berbagai sekolah dan lembaga bimbingan belajar.

Pengalaman serta cara pandangnya soal pendidikan berubah ketika dia menjadi guru pendamping inklusif di SD Negeri Mendut. Di sini Sri Murdiani berhadapan dengan dinamika yang selama ini hanya dipahaminya secara teoritis.

Interaksi mengajar siswa berkebutuhan khusus tidak selalu berupa komunikasi verbal. Dalam banyak situasi, respons anak muncul dalam bentuk fisik yang intens—tarikan, pukulan, hingga lemparan benda.

Pada titik kritis, Sri Murdiani berada diantara pilihan: bertahan atau menyerah. Alih-alih mundur, ia memilih bertahan dan mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik perilaku tersebut.

Sri Murdiani mulai mempelajari karakter anak-anak berkebutuhan khusus secara lebih dalam. Mencari berbagai referensi, hingga menjalin komunikasi dengan tenaga ahli untuk memperkaya pendekatan mengajar.

“Ketika mereka melakukan action, sebenarnya karena mereka ingin diperhatikan. Tapi orang lain mengatakan mereka nakal. Karepe dewe (semaunya sendiri). Nah akhirnya apa yang terjadi, di-bully sama temen temen.”

Problem Sistem Pendidikan

Semakin jauh memperlajari karakter anak berkebutuhan khusus, Sri Murdani semakin sadar bahwa persoalan bukan hanya pada metode mengajar. Tapi pada sistem pendidikan yang menaunginya.

Dalam praktiknya, sekolah inklusif sering kali hanya menyediakan ruang tanpa diikuti kesiapan metode dan sumber daya. Anak-anak berkebutuhan khusus duduk dalam kelas yang sama dengan siswa reguler, namun tidak selalu mendapatkan pendekatan yang sesuai.

Pengalaman itu kembali dia temukan saat melanjutkan peran sebagai guru pendamping di SMP Negeri 2 Mertoyodan. Pada jenjang yang lebih tinggi, persoalan itu tidak hilang. Anak-anak tetap berada dalam sistem, tetapi tidak sepenuhnya terlayani.

Sri Murdani kemudian menarik satu kesimpulan: ada kebutuhan yang tidak bisa sepenuhnya dipenuhi oleh sistem pendidikan formal.

Kesimpulan itu mendorongnya mengambil langkah yang tidak sederhana—mendirikan sekolah sendiri.

Sekolah Alternatif

Pada 2016, TK Mutiara Hati mulai dirintis. Sri Murdani memilih jenjang pendidikan anak usia dini dengan pertimbangan bahwa intervensi paling efektif dilakukan sejak awal perkembangan anak.

TK Mutiara Hati memulai langkah dengan lima murid. Seiring waktu, jumlahnya bertambah hingga puluhan anak. Mereka datang tidak hanya dari Kecamatan Borobudur, tetapi juga beberapa daerah lain di sekitaran Magelang.

Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus jauh lebih besar dibandingkan ketersediaan.

Tantangan tidak hanya datang dari anak-anak, tetapi juga dari lingkungan yang lebih luas. Pemahaman tentang kondisi anak berkebutuhan khusus masih terbatas, termasuk pada orangtua.

Dalam beberapa kasus, keterlambatan bicara sering disalahartikan sebagai gangguan pendengaran. Sehingga anak diberikan alat bantu dengar yang tidak sesuai dengan kebutuhannya.

Kesalahan persepsi itu berdampak langsung pada proses tumbuh kembang anak.

“Mereka tidak pernah berpikir bahwa disabilitas punya hati, punya perasaan. Down syndrome misalnya, itu kan cuma batasannya. Mengabaikan perasaan mereka justru sangat membahayakan anak berkebutuhan khusus secara emosional. Perkembangan sosial-emosional anak justru akan jadi terbelakang,” ujar Sri Murdani.

Keluarga Tidak Mampu

TK Mutiara Hati saat ini menempati rumah kontrakan yang sewanya dibayar dari kocek pribadi. Di rumah itu juga Sri Murdani tinggal sehari-hari.   

Sri Murdani sempat masuk nominasi Kick Andy Heroes 2022. Dia menjadi tokoh yang dinilai berdedikasi mendidik anak berkebutuhan khusus dari kalangan keluarga tidak mampu.

Sebagian besar orangtua murid TK Mutiara Hati tidak mampu membayar iuran sekolah yang besarnya sukarela. Sering mereka memenuhi iuran bukan dalam bentuk uang. Kadang berupa hasil bumi atau tenaga yang bisa diberikan kepada sekolah.

“Yang punya sawah atau kebun, bayar iuran pakai hasil panen. Yang punya tenaga, kadang ikut bantu bersih-bersih sekolah. Di depan ada kios jajanan juga untuk membantu orang tua yang tidak mampu.”  

Dalam logika ekonomi formal, transaksi seperti itu nyaris tidak memiliki nilai. Namun di TK Mutiara Hati, itu menjadi bagian dari sistem yang membuat sekolah tetap berjalan.

Bagi Sri Murdani, kondisi tersebut bukan sekadar keterbatasan, tetapi realitas yang harus dihadapi. Dia tidak menolak, tidak juga menuntut lebih.

Yang dilakukan justru mencari cara agar apa pun yang datang tetap bisa diolah menjadi sesuatu yang bernilai.

Namun kebutuhan sekolah tidak bisa sepenuhnya ditopang dari sumber yang tak pasti. Untuk menambal kekurangan, Sri Murdani mengandalkan lembaga bimbingan belajar yang ia kelola.

Dari iuran siswa bimbingan belajar, sekolah memperoleh pemasukan yang kemudian dialihkan untuk membiayai taman kanak-kanak. Dua sistem berjalan berdampingan: satu menghasilkan, satu bertahan.

Kemiskinan yang Senyap

Dari pengalaman mengelola TK Mutiara Hati, Sri Murdani juga menyadari bahwa kondisi ekonomi keluarga anak berkebutuhan khusus sering jadi faktor yang terabaikan.

Layanan pendidikan pada sekolah inklusif tidak menyertakan dukungan perbaikan ekonomi keluarga. Padahal biaya lain—terapi dan keperluan makan anak—diluar pendidikan mungkin jauh lebih besar.

“Apakah anak berkebutuhan khusus tidak kepingin jajan? Kalau jajan malah melebihi anak normal. Kalau sudah minta, harus. Ketika orangtuanya tidak punya bagaimana.”  

Menurut Sri Murdani yang paling penting dari penanganan anak berkebutuhan khusus adalah adanya jaminan kesehatan. Ekomoni keluarga harus memastikan mereka mendapat akses layanan kesehatan yang memadai.

“Bagaimana perekonomian dari keluarga ini menjamin anak disabilitas tetap hidup karena biayanya mahal. Buat terapi dengan sekolah mahal,” ujarnya.

Akhirnya Sri Murdani mempertanyakan tujuan Program Pelatihan Pendidikan Inklusif yang dirancang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Apakah program ini justru akan mengesampingkan para guru pendidikan luar biasa (PLB).

“Apa gunanya lulusan pendidikan luar biasa. Kemana mereka setelah lulus PLB. Apakah guru reguler yang mendapat pelatihan setara dengan lulusan PLB?”  

Dalam konteks yang lebih luas, keberadaan TK Mutiara Hati memperlihatkan celah dalam sistem pendidikan formal. Bahwa tidak semua kebutuhan bisa diakomodasi melalui pendekatan pusat yang seragam.

Apa yang dilakukan Sri Murdani menjadi bentuk respons atas celah tersebut. Bukan dalam bentuk kritik terbuka, tetapi melalui praktik yang berjalan setiap hari.

Kontributor : Angga Haksoro Ardi