- Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Sarif Abdillah, mendesak pemerintah menjaga ketersediaan solar subsidi bagi nelayan kapal di bawah 30 GT.
- Pemerintah daerah dan instansi terkait diminta rutin menyuplai BBM subsidi agar operasional ribuan nelayan kecil tetap terjaga stabil.
- Gangguan operasional kapal industri di atas 30 GT akibat harga BBM dapat memicu inflasi serta mengganggu ekonomi sektor perikanan.
SuaraJawaTengah.id - Solar subsidi untuk nelayan kecil di Jawa Tengah diminta tetap tersedia dan mudah didapatkan.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah menegaskan, pemerintah harus terus hadir bagi nelayan kecil.
“Meski kondisi energi global saat ini tidak menentu, negara harus terus siap dan membela kepentingan nelayan kecil,” ungkapnya.
Kakung, sapaan akrab Sarif Abdillah mengatakan solar subsidi subsidi diperuntukkan kepada nelayan dengan kapal di bawah 30 Gross Tonnage (GT).
“Stok dari instansi terkait, kita harapkan dilakukan melalui suplai rutin berkala sehingga kebutuhan masyarakat, termasuk nelayan, tetap terpenuhi,” sebut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Kakung mencontohkan, salah satu daerah pemilihan (dapil) nya, yakni Cilacap ada ribuan nelayan kecil. Usaha mereka dari laut sangat tergantung dari ketersediaan BBM bersubsidi tersebut.
“Solar subsidi untuk nelayan dengan harga Rp6.800/liter. Harga ini saya lihat masih terjangkau dan meringankan para nelayan kecil kita,” terang legislator dari dapil Banyumas dan Cilacap ini.
Selain menjaga pasokan energi, Kakung juga berharap, pemerintah terus membuka komunikasi dan koordinasi dengan nelayan maupun pemerintah daerah terkait kebutuhan BBM sektor perikanan.
“Ini tentunya bagi nelayan dengan kapal di atas 30 GT yang masuk kategori industri. Di mana mereka tidak boleh memakai solar bersubsidi,” terangnya.
Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Jateng Soroti Lonjakan Kasus Campak, Ajak Warga Hidup Sehat
Sebab, kata Kakung, di satu sisi, kenaikan harga solar industri dari sebelumnya sekitar Rp13 ribu hingga Rp15 ribu per liter, kemudian menjadi Rp25 ribu, juga bisa memberatkan operasional nelayan.
Menurut Kakung, persoalan tersebut harus segera dicarikan solusi, karena bisa berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha nelayan dan ekonomi masyarakat pesisir.
Apalagi, jelasnya, berdasarkan data, jumlah kapal perikanan aktif di Jawa Tengah dengan ukuran di atas 30 GT mencapai 2.224 unit.
“Kalau nelayan sampai tidak bisa melaut, implikasinya sangat luas. Produksi ikan terganggu, harga ikan bisa naik, inflasi bisa terdampak, dan ekosistem ekonomi di kawasan pelabuhan juga ikut terganggu,” tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Empat Pemuda Bobol Gudang Barang Bukti Satlantas Polres Gowa
- Penyadapan Presiden: Prabowo Dengar Suara Mencurigakan, Seskab Teddy Gercep Copot Kabel WiFi
- PLN Beli Gas dari Blok Milik Hashim hingga 2037, Berapa Nilai Kontraknya?
- Sewa Rp315 Juta, Persitara Jakarta Utara Resmi Bermarkas di Stadion Wibawa Mukti
- Belum Ada Kerjaan Usai Mundur Jadi Wapres, Gibran Semangat Diajak Main GTA VI
Pilihan
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
-
Momen Haru di Istana: Kala Prabowo Berat Hati Lepas Gibran yang Mundur dari Kursi Wapres
-
Terima Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo: Dengan Berat Hati, Saya Hormati Keputusan Beliau
-
Surat Resign Singkat Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Alasan Gibran Mundur dari Wapres
Terkini
-
PHERINI Hadirkan Inovasi Bodycare Lokal, Ajak Perempuan Lebih Peduli Perawatan Kulit Tubuh
-
Ungkap 23 Kasus Kejahatan Siber, Polda Jateng Tetapkan 27 Tersangka
-
Sering Kalah Saing dengan Usaha Besar? Wakil Ketua DPRD Jateng Bongkar Solusi untuk UMKM Wisata
-
Menuju 131 Tahun BRI, KUR BRI Dorong Goodang Kopi Muria Tingkatkan Nilai Ekonomi Lokal
-
Jateng Punya Potensi Ekonomi Kreatif Melimpah, Wakil Ketua DPRD: Butuh Modal dan Pendampingan!