Wali Santri Desak Ponpes Ndholo Kusumo Dibuka Kembali, Kemenag Tegaskan Izin Pondok Tetap Dicabut

SuaraJawaTengah.id - Penutupan Pondok Pesantren (Ponpes) Ndholo Kusumo di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, memicu penolakan dari sejumlah wali santri. Mereka mendatangi Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pati, Senin (29/6/2026), untuk meminta agar pondok pesantren tersebut kembali diizinkan menerima santri.

Audiensi yang berlangsung di Kantor Kemenag Kabupaten Pati itu juga dihadiri perwakilan Kantor Wilayah Kemenag Jawa Tengah, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB), serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati.

Aksi para wali santri muncul setelah Direktorat Jenderal Pendidikan Pesantren Kementerian Agama RI mencabut izin operasional Ponpes Ndholo Kusumo. Meski demikian, aktivitas pendidikan formal berupa madrasah dan sekolah di bawah yayasan tersebut tetap diperbolehkan berjalan.

Salah seorang wali santri, Indah Fajarwati, berharap pemerintah membuka kembali operasional pondok karena menilai anak-anaknya mengalami perubahan positif selama menempuh pendidikan di sana.

"Harapannya pondok itu ditempati, sementara meski belum bisa dipulihkan tapi harapannya pondok bisa ditempati. Kalau izinnya kembali, anak saya justru menjadi lebih baik," ungkap warga Desa Karang, Kecamatan Juwana itu.

Indah mengatakan kedua putrinya menunjukkan perkembangan yang signifikan selama enam tahun tinggal di pondok. Selain mendapatkan pendidikan agama, mereka juga dinilai mengalami pembentukan karakter yang lebih baik.

"Perkembangan anaknya malah bagus, maunya ngaji jelek sekarang hafal 5 juz, 10 juz. Setelah pondok ditutup mainan handphone terus, suruh ngaji sulit," katanya.

Ia juga mengaku tidak pernah mengetahui adanya dugaan kekerasan seksual sebagaimana yang mencuat dalam kasus yang menyeret pengasuh ponpes tersebut. Menurutnya, kedua anaknya selama ini merasa aman dan nyaman tinggal di lingkungan pondok.

"Selama anak di sana nggak pernah mendengar hal aneh, tapi nyatanya nggak ada korban 50. Anak saya normal aja, cuma malu takut di-bully karena berita-berita itu," ujarnya.

Baca Juga: Gagal Merantau, Pemuda di Pati Diduga Tega Bakar Rumah Orang Tuanya Sendiri

Saat ini kedua anak Indah masih menempuh pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) kelas VIII dan Madrasah Aliyah (MA) kelas XI yang berada di bawah Yayasan Ndholo Kusumo.

Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Pati, Ahmad Syaiku, menegaskan pencabutan izin hanya berlaku terhadap pondok pesantren, bukan lembaga pendidikan formal yang berada di bawah yayasan.

"Tidak ada penutupan sekolah dan madrasah, yang ditutup pondoknya sehingga anak-anak tetap bisa sekolah maupun madrasah. Persoalan bahwa anak bukan asli penduduk Tlogosari, Kemenag sudah memfasilitasi sekolah atau madrasah dengan fasilitas yang hampir mirip di pesantren lama, baik terkait fasilitas dan pembiayaan," ujarnya.

Menurut Syaiku, pemerintah telah menyiapkan berbagai alternatif agar hak pendidikan para santri tetap terpenuhi. Santri yang berasal dari luar daerah difasilitasi untuk tinggal di pondok pesantren lain dengan dukungan fasilitas dan pembiayaan yang setara.

"Fasilitas, pembiayaan kehidupan dan lain-lain dikomunikasikan. Mereka yang sekolah itu tetap mendapat pembelajaran, hak pendidikan tetap dapat, domisili dicarikan yang sesuai," katanya.

Ia menegaskan, tawaran untuk berpindah ke pondok pesantren lain bersifat sukarela dan tidak ada unsur pemaksaan. Bahkan proses relokasi tetap mempertimbangkan hasil asesmen dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.