Wakil Ketua DPRD Jateng: BUMD Pangan Harus Putus Mata Rantai Keuntungan Tengkulak

SuaraJawaTengah.id - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Tengah yang bergerak di bidang pangan diminta terus berinovasi sehingga dapat menjadi instrumen penting dalam pembangunan daerah.

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengatakan, BUMD yang ada harus bisa melakukan kreativitas maupun modernisasi dari berbagai potensi yang ada di provinsi ini.

“Ada potensi lahan di darat, ada potensi lautan. Jika semuanya bisa dioptimalkan oleh BUMD terkait, tentu menjadi jalan bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Sejauh ini, Jawa Tengah telah memiliki BUMD bidang pangan, yakni Jateng Agro Berdikari (JTAB). BUMD ini bergerak di bidang Pangan, Pertanian, Peternakan, Perkebunan, maupun Perikanan.

Menurut Kakung, sapaan akrab Sarif, selain sebagai bagian pengendalian inflasi, mengamankan ketersediaan rantai pasok dari hulu ke hilir, dan memastikan keterjangkauan harga bagi masyarakat, juga bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Karena itu, harus terus beradaptasi dengan tantangan yang ada. Tanpa adaptasi, maka akan kesulitan menghadapi tekanan ekonomi global dan ketidakpastian pasar,” sebut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

BUMD tersebut, kata Kakung, juga harus dikuatkan agar bisa mensejahterakan petani produsen dan pedagang juga menikmati harga yang baik.

“Selama ini yang menikmati keuntungan yang di tengah yakni pedagang, agen sedangkan petani tidak,” jelasnya.

Kakung menambahkan, penguatan BUMD ini juga sejalan dengan mimpi untuk menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi lumbung pangan.

Baca Juga: Tak Hanya Budaya, Kerja Sama Jateng dan International Zheng He Society Merambah Investasi

“Masyarakat tani dan nelayan menantikan hadirnya pihak yang mampu menjadi stabilitator harga pasar dan kualitas. Saat BUMD bisa hadir menjadi penengah maka potensi pendapatan baru bisa didapatkan,” terang legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banyumas dan Cilacap ini.

Menurut Kakung, keberadaan BUMD harus mampu membuka lapangan kerja di daerah, memancing peran aktif sektor swasta, serta menjadi buffer zone atau zona penyangga di bidang-bidang strategis.

“Termasuk di bidang pangan ini,” tandasnya.