- Sebanyak 25 kabupaten dan kota di Jawa Tengah menghadapi status Awas kekeringan meteorologis pada awal September 2026.
- Kondisi tanpa hujan selama minimal 61 hari tersebut memicu ancaman krisis air bersih dan potensi gagal panen pertanian.
- BMKG juga menetapkan 10 daerah berstatus Siaga dan satu wilayah berstatus Waspada akibat ancaman kekeringan yang meluas.
SuaraJawaTengah.id - Jawa Tengah memasuki fase yang perlu diwaspadai menyusul 25 kabupaten/kota berstatus Awas kekeringan meteorologis pada Dasarian I September 2026 atau periode 1–10 September.
Status tersebut bukan sekadar tanda minimnya hujan. BMKG menyebut kondisi Awas merupakan level paling kritis, ketika suatu wilayah mengalami tidak turun hujan selama sedikitnya 61 hari berturut-turut. Jika berlangsung lebih lama, dampaknya dapat merembet dari menyusutnya sumber air hingga mengganggu kebutuhan dasar masyarakat.
Kepala BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Tengah, Goeroeh Tjiptanto, mengatakan kondisi tersebut harus segera diantisipasi pemerintah daerah dan masyarakat, terutama untuk menghadapi potensi krisis air bersih.
“Berdasarkan pemantauan BMKG, wilayah berstatus Awas meliputi Cilacap, Brebes, Tegal, Banyumas, Purbalingga, Pekalongan, Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, Magelang, Kota Magelang, Purworejo, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Jepara, Kudus, dan Demak,” ujarnya.
Ancaman kekeringan tersebut semakin serius karena wilayah-wilayah itu diprediksi memperoleh curah hujan kurang dari 20 milimeter per dasarian dengan peluang lebih dari 70 persen.
Artinya, dalam waktu dekat hujan belum menjadi andalan untuk memulihkan sumber air yang telah mengalami penurunan.
Air Bersih Jadi Ancaman Terdekat
Dampak yang paling cepat dirasakan masyarakat adalah berkurangnya ketersediaan air.
Sumber air dapat mengering, sehingga pemerintah daerah diminta tidak menunggu kondisi semakin parah untuk melakukan intervensi. Salah satu langkah yang perlu dipersiapkan adalah menjadwalkan distribusi air bersih menggunakan truk tangki secara rutin ke wilayah terdampak.
Baca Juga: Omzet Tembus Ratusan Juta, UKM Jateng Corner di Bandara Ahmad Yani Siap Manjakan Pelancong
Masyarakat juga diminta mengubah prioritas penggunaan air.
Air yang tersedia perlu didahulukan untuk kebutuhan paling mendasar, terutama minum dan memasak. Penggunaan untuk aktivitas yang tidak mendesak perlu dikurangi.
“Seluruh status tersebut diikuti prediksi curah hujan kurang dari 20 milimeter per dasarian dengan peluang lebih dari 70 persen,” kata Goeroeh.
Pertanian Berada di Garis Depan
Krisis air juga berpotensi memukul sektor pertanian.
Lahan tadah hujan menjadi salah satu sektor yang paling rentan karena sangat bergantung pada datangnya hujan. Jika pasokan air tidak mencukupi, tanaman berisiko mengalami kekeringan hingga gagal panen atau puso.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kenapa Maudy Ayunda Disebut Tak Napak Tanah? Ini Kronologinya
- Menteri Keuangan Purbaya Diganti Hari Ini? Wakilnya Sudah ke Istana Pakai Jas
- Status Terbaru Anak Purbaya: Mafia Ancam Presiden Dibalik Pemecatan Bapak, Ada Foto Raja Juli
- Update Reshuffle Kabinet Hari Ini: Menlu Sugiono Dikabarkan Diganti
- Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
Pilihan
-
Kabar Buruk dari Italia: Jay Idzes Cedera 30-35 Hari Absen Bela Timnas Indonesia
-
Purbaya Ogah Bicara Panjang Saat Sertijab Menkeu ke Suahasil: Terima Kasih Semua
-
Apa Salah Purbaya hingga Dipecat Lewat Panggilan Telepon?
-
Pejabat Kantor Pertanahan Terjaring OTT KPK di Jakarta dan Bogor
-
Dilantik Jadi Menkeu, Suahasil Akui Tak Berkomunikasi Dengan Purbaya
Terkini
-
BRI DPLK: Cara Buka Dana Pensiun dan Aktifkan Autopayment di BRImo
-
Polisi Libatkan Densus 88 dan Jatanras Usut Pembakaran Warung Mi dan Babi di Sukoharjo
-
Wapres Gibran Serukan Dukungan untuk Stabilitas Ekonomi Usai Pergantian Menkeu
-
20 Ribu Prompt Belum Tentu Jadi Hak Cipta, Pakar Soroti Batas Karya AI
-
UU Ketenagakerjaan Dikejar Deadline, Akademisi Soroti Minimnya Riset Empiris