Awas Musim Hujan Ekstrem! Wakil Ketua DPRD Jateng Desak Pemda Ngebut Perbaiki Infrastruktur

SuaraJawaTengah.id - Pemerintah Daerah (Pemda) di Jawa Tengah diminta mempercepat pembangunan dan penguatan infrastruktur mitigasi untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor, seiring mendekati masuknya musim hujan.

Wakil Ketua DPRD Jateng Sarif Abdillah mengatakan, saat ini tengah dilakukan perbaikan maupun pembangunan infrastuktur untuk mengantisipasi potensi bencana saat musim hujan. Mulai dari drainase hingga bronjong di sejumlah sungai.

"Kita ingin, semuanya bisa sesuai target. Kalau bisa dipercepat, tentu dengan tetap menjaga kualitas pekerjaan," ungkapnya.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi awal musim hujan akan terjadi pada

November. Namun, BMKG memperingatkan kondisi musim hujan tahun ini mungkin berbeda dengan yang

sebelumnya, di mana akan terjadi hujan lebat, sangat lebat, hingga hujan ekstrem lebih sering di akhir tahun hingga awal tahun depan.

Menurut Kakung, sapaan akrab Sarif, percepatan menjadi langkah krusial. Sebab cuaca basah dan curah hujan tinggi berpotensi besar menghambat pekerjaan fisik konstruksi.

"Juga merusak material di lapangan, serta memicu bencana hidrometeorologi, maupun mengganggu lingkungan sekitar proyek," sebut Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jateng ini.

Meski demikian, Kakung mengakui, musim hujan bukan berarti pekerjaan konstruksi tidak dapat dilakukan. Teknologi konstruksi saat ini memungkinkan pekerjaan tetap menghasilkan kualitas sesuai standar, sepanjang pengawasan dilakukan secara ketat.

Baca Juga: Awas Konflik Agraria! Wakil Ketua DPRD Jateng Desak Percepatan Sertifikasi Lahan Sawah

"Karena itu, pengawasan harus memastikan kualitas material maupun volume pekerjaan sesuai kontrak. Misalnya, ketebalan konstruksi jalan harus sesuai spesifikasi yang ditetapkan," terang legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banyumas dan Cilacap ini.

Di samping itu, Kakung juga mendorong pendekatan ekosistem dalam mitigasi, tidak hanya berbasis wilayah administratif. Sebanyak 18 Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas di Jawa Tengah diminta untuk dimonitor secara berkala.

"Sehingga penanganan lintas wilayah dapat lebih terintegrasi, selaras dengan tata ruang, dan efektif menekan risiko di masa depan," tandasnya.