MA Batalkan Kenaikan Usia Pensiun hingga 65 Tahun, Buruh Minta Pencairan Hak Pekerja Dipastikan Aman

Selain berdampak terhadap pekerja, ketidakjelasan aturan baru juga dinilai berpotensi menimbulkan persoalan administratif bagi BPJS Ketenagakerjaan.

Henry mengingatkan, tanpa regulasi pengganti yang jelas, pekerja bisa memiliki penafsiran berbeda mengenai waktu pengajuan klaim setelah berhenti bekerja.

Situasi tersebut berpotensi memicu lonjakan pengajuan klaim sekaligus menyulitkan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan pelayanan kepada peserta.

"Kalau tidak ada kepastian hukum, semua bisa mengajukan klaim saat berhenti bekerja sehingga berpotensi terjadi lonjakan klaim," katanya.

Karena itu, perubahan regulasi menurutnya tidak boleh hanya berfokus pada penetapan batas usia pensiun. Pemerintah juga perlu memperhitungkan kesiapan administrasi, pembiayaan, serta mekanisme pelayanan peserta agar keberlanjutan program tetap terjaga.

Beri Pemerintah Waktu 90 Hari, Minta Forum Dibuka dalam 30 Hari

Untuk mempercepat tindak lanjut putusan MA, FSP RTMM-SPSI mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret. Henry menyebut pemerintah memiliki waktu maksimal 90 hari untuk menindaklanjuti putusan tersebut.

Dia juga mengusulkan agar pemerintah membuka forum pembahasan bersama dalam waktu 30 hari. Forum itu melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, pengusaha, serikat pekerja, DPR, serta kalangan akademisi.

Selanjutnya, pemerintah diharapkan menyampaikan rancangan tindak lanjut dan peta jalan reformasi dalam waktu 60 hari sejak konferensi pers.

Baca Juga: 50 Persen Pengaduan di Jateng Isinya Sama: Perusahaan Nekat Tahan Ijazah Mantan Karyawan

Henry menegaskan, target 30 hari dan 60 hari tersebut merupakan usulan advokasi FSP RTMM-SPSI, bukan tenggat waktu yang ditetapkan pengadilan.

"Kami mengusulkan pembukaan forum dalam 30 hari dan penyampaian rancangan tindak lanjut serta peta jalan dalam 60 hari sejak konferensi pers. Ini target advokasi yang kami ajukan, bukan tenggat yang ditetapkan pengadilan," tegasnya.

Usulkan Lima Agenda Reformasi Jaminan Pensiun

Dalam upaya memperbaiki sistem perlindungan pekerja, FSP RTMM-SPSI turut mengajukan lima agenda reformasi Jaminan Pensiun Nasional.

Pertama, kepastian hukum mengenai usia akses manfaat dan pengaturan masa transisi bagi pekerja yang berada dalam periode peralihan.

Kedua, kecukupan manfaat dan perlindungan minimum agar pekerja tetap memiliki jaminan ekonomi setelah berhenti bekerja.