Dijanjikan Jadi Admin Malah Jadi Scammer di Myanmar, 50 Pengaduan Pekerja Migran Masuk Tiap Hari

"Jadi di sini ada double layer pengecekan, baik oleh Kementerian P2MI maupun oleh Kementerian Luar Negeri melalui jajaran KBRI atau KJRI," jelasnya.

Meski demikian, Christina mengingatkan masyarakat tidak boleh sepenuhnya menyerahkan keselamatan kepada pemerintah. Calon pekerja migran harus aktif memeriksa informasi pekerjaan, termasuk memahami isi kontrak sebelum berangkat.

Kontrak kerja menjadi dokumen legal yang mengatur hak dan kewajiban pekerja. Di dalamnya harus jelas mengenai besaran gaji, ketentuan pekerjaan, hingga fasilitas tempat tinggal.

"Jangan sampai sudah pergi ke luar negeri tidak membaca kontrak. Tidak tahu berapa gajinya, tidak tahu bagaimana ketentuannya, tidak tahu fasilitas tempat tinggalnya. Kontrak menjadi satu dokumen yang harus dipahami," tandasnya.

Christina menambahkan, persoalan kesehatan mental pekerja migran juga jadi masalah. Perbedaan budaya, ritme kerja, hingga keterasingan sosial di negara tujuan dapat memicu culture shock, bahkan depresi.

Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, Kementerian P2MI menyediakan layanan konsultasi psikologis secara daring melalui Zoom. Pekerja migran dapat membuat janji dengan psikolog tersertifikasi. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, kementerian akan membantu koordinasi dengan KBRI maupun KJRI.

"Kesehatan mental itu sesuatu yang penting. Teman-teman yang bekerja di luar negeri pasti akan mengalami culture shock. Kita di Indonesia sudah terbiasa dengan kehidupan seperti ini, tiba-tiba datang ke lingkungan baru yang segala sesuatunya berubah," paparnya.

Sementara itu Wakil Ketua I Bidang Akademik STIPRAM, Nur Syamsu, mengatakan kampus tidak ingin melepas mahasiswa begitu saja ketika mengikuti program magang atau bekerja di luar negeri. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi ancaman penipuan dan eksploitasi pekerja di luar negeri.

"Untuk memastikan keselamatan mahasiswa, kampus menerapkan seleksi ketat terhadap penyedia layanan atau provider sebelum memberangkatkan peserta magang," paparnya.

Baca Juga: Kota Jogja Siapkan Rp40 Miliar Angkut Sampah ke PSEL, Bantul Pastikan Warga Sekitar Tak Direlokasi

Dia menambahkan, STIPRAM saat ini memiliki hampir 300 mahasiswa yang menjalani program magang di sejumlah negara, yakni Jepang, Taiwan, China, Malaysia, dan Thailand. 

Untuk memastikan keselamatan kerja mereka, kampus terlebih dahulu memeriksa legalitas provider, alamat perusahaan, serta kelengkapan data. Kerja sama baru dilakukan setelah seluruh persyaratan dinyatakan jelas.

"Kampus itu selalu melakukan pengecekan sebelum mahasiswa berangkat. Sebelumnya, kami melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah provider ini betul-betul resmi atau tidak. Kalau memang resmi dan memiliki alamat serta seluruh data yang lengkap, baru kami melakukan kerja sama," ungkapnya.

Tak hanya memeriksa perusahaan, kampus juga membuat kontrak antara mahasiswa dengan hotel serta antara mahasiswa dengan kampus.

Langkah tersebut dilakukan agar keberadaan dan hak mahasiswa selama menjalani magang tetap terpantau. 

Kampus juga memastikan data mahasiswa diperiksa dari sisi akademik maupun kerja sama.