SuaraJawaTengah.id - Imbas dari penggusuran warga Kawasan Tambaklorok di RT 5 RW 16 Tambakrejo Kelurahan Tanjung Mas Semarang, pada Kamis (9/5/2019), warga terdampak menggelar protes dengan menggeruduk Balaikota Semarang, Minggu (12/4/2019) sore.
Mereka datang untuk bermediasi menuntut keadilan atas kesewenangan Satpol PP dan Pemkot Semarang yang tega menggusur rumah pada bulan puasa dan tanpa pemberitahuan.
Sebelumnya, usai penggusuran, akun sosial media milik Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, mendapat protes dan hujan kritik ribuan warganet akibat penggusuran 97 kepala keluarga di Tambakrejo kawasan Tambaklorok tersebut.
Melihat fenomena sosial itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo langsung turun tangan bermediasi. Ganjar menilai persoalan proyek normalisasi Banjir Kanal Timur (BKT) yang tersambung dengan proyek buatan Jokowi, Kampung Nelayan Tambaklorok harus diatasi dengan kepala dingin dan solusi.
Baca Juga:Incognito Berbuah Manis, Jokowi Menang Telak di TPS Tambaklorok Semarang
Warga korban tergusur meminta untuk tetap bisa menempati hunian sementara (huntara) di sekitar lokasi penggusuran. Keinginan warga dipenuhi Pemerintah Kota Semarang dan Pemrov Jateng dalam mediasi tersebut.
"Karena saya, BBWS, dan Pak Wali Kota ini punya kewajiban membereskan BKT, kita mau bicara kepentingan masyarakat yang lebih banyak lagi se Semarang, banjir," kata Ganjar di Balaikota Semarang, Minggu (12/5/2019).
Ganjar mengaku, sengaja tidak meninjau lokasi penggusuran Tambakrejo yang kadung geger dan memanas selama tiga hari terakhir ini.
Selama tiga hari itu, Ganjar justru lebih memilih berkeliling meninjau dan melihat lokasi rusunawa yang akan disiapkan sebagai tempat relokasi 97 kepala keluarga Tambakrejo tersebut. Dia meninjau Rusunawa di Kudu dan hunianTransito Tugu Semarang.
Cara itu menurut Ganjar, seperti apa yang dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, saat merelokasi hunian liar di ibu kota dengan baik dan tidak geger.
Baca Juga:Hari Pencoblosan, APK Masih Berkibar di Kapal Nelayan Tambaklorok
"Kenapa saya tidak ke lokasi itu (Tambakrejo) tapi saya masuk ke rusunawa dulu. Agar ini kayak yang di Jakarta itu dulu, waktu Ahok mindahin itu, itu kan protes, tapi silakan, ki lho wes dadi wes apik (relokasinya)," jelas Ganjar.
Apa yang dilakukan Ganjar, hanya ingin membuktikan keseriusan pemerintah dan menunjukan jika hidup di huntara (hunian sementara) itu tidak mengenakan.
"Hidup di bedeng huntara itu tidak enak, tapi karena mereka yang meminta saya menghormati, turuti, dan bersepakat. Toh mereka juga rakyat kita, harus diurusi," ucap Ganjar.
Cara Ahok itu juga dilakukan Ganjar jauh hari, terutama soal komunikasi dan bersosialisasi kepada masyarakat bantaran sungai Banjir Kanal Timur. Dia bersepeda keliling bantaran sungai dan berbincang dengan warga.
"Ngobrol warga, edukasi legalitas kepemilikan tanah. Saya tanya, Bu warunge sinten? nggene pemerintah, berapa lama disini ? tiga tahun, kalau pemerintah meminta gimana ? ndak papa kok pemilik bukan saya. Komunikasi ini bagus harus kita teruskan, beberapa kelompok mau pindah akhirnya," bebernya.
Soal kesepakatan warga yang tetep ingin tinggal di huntara, Ganjar mengaku kesepakatan tersebut bisa menyamankan semua pihak.
"Warga juga punya hak tempat tinggal. Setelah ini jadi nanti mau apa, tapi bentuknya bukan rusunawa. Sambil berjalan, perasaan mereka tenang dan nyaman dulu, bekerja dengan baik, nanti kita akan mengatur kedepannya. Ini soal komunikasi saja yang kurang baik di Tambakrejo," jelasnya.
"Saya akan uplod juga di medsos, ini bagus sekali keputusannya, saya pimpin sendiri saya saksikan sendiri. Ada Komnas HAM juga mau datang malah hari Minggu," ujarnya.
Kontributor : Adam Iyasa
