SuaraJawaTengah.id - Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pilkada Solo 2020, Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa dinilai masih belum memiliki konsep singkatan nama, busana dan jargon dalam kontestasi politik tersebut.
Pasalnya, mereka masih belum memiliki konsep kostum, jargon dan singkatan nama yang biasanya menjadi identitas sebuah pasangan calon pemimpin di saat kampanye atau tampil di depan publik..
Menyadur dari Solopos.com -jaringan Suara.com, selama ini pasangan Cawali dan Cawawali Gibran dan Teguh masih berpakaian bebas ketika tampil di depan publik.
Mereka belum menunjukkan trademark busana ataupun jargon untuk menarik perhatian publik.
Baca Juga:Achmad Purnomo Nyatakan Bisa Lawan Gibran Lewat PKS di Pilkada Solo
Hal ini diakui oleh Calon Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa yang mengaku masih memikirkan terkait busana mereka.
"Rencananya kan habis musran kami baru ketemu merancang foto termasuk seragamnya. Mau pakai baju apa begitu. Seperti dulu Jokowi-Rudy, baju itu kan cerminan ada nilai-nilai budaya, simbol, dan makna atau filosofinya," katanya kepada Solopos.
Dalam Pilkada Solo 2010 lalu, pasangan Jokowi-Rudy mengenakan baju lurik sebagai ciri khas mereka selama kampanye.
Lebih lanjut, Teguh menjelaskan bahwa dirinya dan Gibran sepakat untuk tidak asal memilih dalam menentukan baju seragam. Ia ingin ada simbol dan nilai budaya dalam baju mereka.
"Seperti dulu baju batik godhong kates atau kemeja kotak-kotak," tandas Teguh.
Baca Juga:TOK! Purnomo Tolak Bantu Menangkan Gibran Jadi Wali Kota Solo
Sementara itu, untuk urusan singkatan nama, Teguh mengaku masih belum menemukan yang tepat. Namun, ia sudah memiliki beberapa rekomendasi dan alternatif, hanya saja belum dibicarakan bersama dengan tim kampanye mereka.
"Singkatan nama belum. Tapi masukan banyak banget, ada yang Gi-Ta, Gi-Tu, GT Pro, Mantap, dan lain-lain. Belum ada yang masuk. Nanti dilihat dari masukan-masukan itu, nanti ditentukan bersama. Jadi tagline pilihan kami," jelas Teguh.
Pasangan Gibran-Teguh sebelumnya diumumkan oleh PDIP pada Jumat pekan lalu. Di Kota Solo, PDIP merupakan partai terbesar, karena mampu meraih 30 dari total 45 kursi di DPRD.
Sementara di posisi kedua ada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memiliki 5 kursi di DPRD, posisi ketiga ditempati Partai Golkar, Partai Gerindra, dan Partai Amanat Nasional dengan masing-masing 3 kursi, serta 1 kursi terakhir dipegang oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Adapun syarat administrasi untuk bisa mengajukan pasangan calon adalah partai atau gabungan partai harus memiliki minimal 20 persen kursi DPRD atau minimal 9 kursi untuk Pilkada Solo.
Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, sebelumnya melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto. Dia menyampaikan ada kecocokan sekaligus perbedaan partainya dengan Gerindra terkait koalisi di sejumlah daerah pada pilkada 2020.
