Aktivitas Gunung Merapi, BNPB Catat Lebih dari Seribu Warga Dievakuasi

SuaraJawaTengah.id - Evakuasi warga terkait aktivitas Gunung Merapi yang meningkat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan bahwa lebih dari 1.000 warga telah dievakuasi ke empat kabupaten, yaitu Boyolali, Magelang, Klaten dan Sleman..

Dikutip dari kantor berita Antara, Raditya Jati, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB dalam pernyataan resmi pada Rabu (11/11/2020) menyatakan total ada 1.294 warga sekitar Gunung Merapi telah dievakuasi.

"Mereka yang dievakuasi sebagian besar adalah kelompok rentan, seperti lanjut usia, anak-anak, balita, ibu hamil, disabilitas dan ibu menyusui," jelas Raditya Jati.

Warga paling banyak dievakuasi ke Kabupaten Magelang dengan total 835 warga, Sleman 203 warga, Boyolali 133 warga, dan Klaten 123 warga. Mereka tersebar di Tempat Evakuasi Sementara (TES) dan Tempat Evakuasi Akhir (TEA).

Sejumlah armada kemanusiaan ACT disiapkan untuk membantu proses evakuasi hingga pemberian dukungan logistik untuk para pengungsi Gunung Merapi [ANTARA/HO/ACT].

"Pihak pemerintah desa menyiapkan tidak hanya tempat, tetapi tenaga serta pelayanan kepada para warga yang harus dievakuasi. Ini menjadi bukti kuatnya sister village dalam konteks kebencanaan, warga dari suatu desa membantu warga desa lainnya," lanjutnya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus membantu pemerintah desa, kabupaten, sampai provinsi untuk memenuhi kebutuhan warga.

Raditya Jati menjamin kebutuhan makan dan minum para warga terpenuhi. Para sukarelawan di lokasi evakuasi terus membantu untuk menyediakan kebutuhan pokok seperti sayuran. Kemudian memasak makanan di dapur umum atau di mobil dapur lapangan.

Pos pendukung di tempat penampungan juga selalu siap untuk memberikan pelayanan seperti pos kesehatan yang siaga 24 jam.

Dalam upaya kesiapsiagaan hingga penanganan darurat, empat pemerintah daerah di tingkat kabupaten yang menjadi tujuan para pengungsi Gunung Merapi telah menetapkan status keadaan darurat, baik siaga maupun tanggap darurat. Status ini akan mempermudah BPBD dalam aksesibilitas sumber daya, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan operasi tanggap darurat.

Dan BPBD juga terus mengevaluasi tantangan apabila kondisi semakin kritis, termasuk jalur dan transportasi evakuasi, jalur dan peralatan komunikasi, sampai penerapan protokol kesehatan COVID-19 saat proses evakuasi dan di tempat penampungan.