SuaraJawaTengah.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah menerima laporan terkait praktik politik uang (money politic) di pilkada serentak empat kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Laporan ini sendiri sedang ditelusuri kebenarannya. Bawaslu juga segera melakukan pengecekan ke lapangan terkait kebenaran laporan tersebut.
"Hal tersebut berdasarkan laporan yang kami terima dari kelompok masyarakat pada Pilkada Serentak 2020 terkait dugaan praktik politik uang di Kabupaten Pekalongan, Purworejo, Pemalang, dan Purbalingga," kata Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jateng Rofiuddin, di Semarang, seperti dikutip dari Antara, Minggu (13/12/2020).
"Jadi sampai hari ini masih kami telusuri dan dalami, memang sudah ada beberapa yang diproses register, tapi rata-rata masih dalam proses penelusuran dan pendalaman," katanya melanjutkan.
Baca Juga:KPU Provinsi Banten Klaim Partispasi Pemilih Lebih dari 60 Persen
Jika berdasarkan hasil pendalaman di lapangan, Rofiuddin melanjutkan, laporan tersebut memenuhi unsur tindak pidana dugaan politik uang, maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang ada.
Selain dugaan politik uang, Bawaslu Jateng bersama Bawaslu masing-masing kabupaten/kota juga menangani kasus dugaan terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN) saat pilkada sebanyak 95 kasus dan pelanggaran netralitas kepala desa sebanyak 63 kasus.
Selain itu, pada saat hari pemungutan suara, juga ditemukan sejumlah pelanggaran dan telah ditangani di lokasi.
"Hasil pengawasan teman-teman di daerah masih menemukan adanya beberapa catatan, misalnya surat suara kurang dan formulir yang tertukar," katanya pula.
Baca Juga:Pilkada 2020 Rendah Partisipasi Publik, Pemilih ke TPS Cuma Buat Rekreasi
