SuaraJawaTengah.id - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Upaya membatasi ruang gerak masyarakat sudah dilakukan berjilid-jilid.
Namun hasilnya tetap saja, kasus positif Covid-19 terus bertambah. Untuk itu, warga tidak boleh menyerah, terus berjuang bersama-sama memastikan kesehatan keluarga dan seluruh masyakat.
Ahli Epidemiologi Lapangan (Field Epidemiology) Fakultas Kedokteran Unsoed dr.Yudhi Wibowo,M.PH menyebutkan, PPKM ini terlihat merupakan kebijakan yang bersifat kompromis antara upaya menekan laju penambahan kasus Covid-19 dan penyelamatan ekonomi.
Menurutnya, Bidang kesehatan dan ekonomi adalah hal yang sama-sama penting. Namun, selama masalah kesehatan menjadi ancaman keamanan berinvestasi, maka akan menjadi tantangan/kendala bagi pertumbuhan ekonomi itu sendiri.
Baca Juga:TPU Srengseng Sawah Bantu Kubur 12 Jenazah Covid Muslim dari Bambu Apus
"Menjadi sangat urgen untuk menentukan skala prioritas dan sebaiknya kebijakan PPKM yang sudah bersifat kompromis ini seharusnya dapat diimplementasikan secara konsisten dan tegas agar tidak terkesan merupakan kebijakan yang setengah hati atau nanggung," kata Yudhi dalam keterangan tertulis Senin (1/2/2021).
Menurut Dosen Unsoed ini, Esensi dari kebijakan PPKM adalah membatasi mobilitas, pergerakan masyarakat, atau penduduk, menghindari adanya kerumunan dan upaya untuk terus meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan.
"Dengan harapan dapat menekan penambahan jumlah kasus dan kematian akibat Covid-19," ucapnya.
Mobilitas Penduduk
Namun demikian, mobilitas penduduk di Indonesia memang sulit dikontrol. Namun, pembatasan sosial lah yang paling penting diterapkan saat ini.
Baca Juga:PPKM Bakal Dibuat Lebih Mikro, Kunci Daerah Sebaran Klaster Covid-19
"Tren Mobilitas penduduk Indonesia sejak diterapkan PPKM tercatat fluktuatif cenderung menurun di bawah baseline data yaitu driving -21% dan walking -39% per tanggal 28 Januari 2021," ujarnya,
- 1
- 2
