SuaraJawaTengah.id - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah mengirimkan surat edaran kepada kepala daerah untuk melakukan gerakan 'Jateng di Rumah Saja'. Hal itu dilakukan untuk menekan kasus Covid-19 di Jateng yang belum mengalami penurunan.
Bupati Banyumas, Achmad Husein mengaku siap melaksanakan gerakan 'Jateng di Rumah Saja' yang diinstruksikan Gubernur Ganjar Pranowo.
Namun demikian, ada beberapa poin kebijakan Husein yang berbeda dengan apa yang diungkapkan Ganjar tentang gerakan 'Jateng di Rumah Saja'.
Jika Gubernur Ganjar menyatakan pasar akan ditutup, Husein mengungkapkan pendapat yang berbeda. Ia menegaskan pasar tidak akan tutup karena alasan ekonomi.
Baca Juga:Viral Bupati Kritik Gerakan Jateng di Rumah Saja Bikin Istri Mudah Hamil
Hal ini pun mendapatkan kritik pedas dari sejumlah elemen masyarakat.
Salah satunya Yoga Sugama, Direktur Eksekutif LSM PIJAR (Pusat Informasi Jaringan Rakyat) adalah salah satu yang angkat bicara. Menurutnya, jika hendak mengimplementasikan kebijakan Gubernur, maka Husein juga harus total, jangan setengah-setengah.
“Nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani. Itu baru Wong Banyumas,” kata Yoga dilansir dari Hestek.id, Rabu (3/2/2021).
Ia berargumen, pasar merupakan tempat yang dikunjungi banyak orang. Oleh karenanya, jika akan mengadopsi kebijakan Ganjar, Husein juga harus menutup pasar.
“Sekarang kan Pemkab (Banyumas, red) seperti kurang paham dengan tujuan Jateng di Rumah Saja,” kata dia.
Baca Juga:Satu Tahun Ditutup, Begini Kondisi eks Lokalisasi Gang Sadar Baturraden
Jika tidak mengambil tindakan yang sama dengan Gubernur, lanjut Yoga, maka Banyumas bisa dikatakan sebagai kabupaten yang tidak berkomitmen.
“Tidak kompak dengan 35 kabupaten kota yang lain,” ujar dia.
Banyumas tidak konsisten
Kebijakan Pemkab Banyumas terkait penanggulangan Covid-19 dinilai kurang efektif. Selain itu, kebijakan pemerintah juga dianggap tidak konsisten, sehingga membuat masyarakat bingung.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyumas, Setya Ari Nugraha.
“Kehebohan ini kan hanya seperti formalitas belaka. Malah menimbulkan kecemasan dan kucing-kucingan saja dengan masyarakat. Malah nggak efektif,” katanya.
Menurut Ari, kebijakan serupa lockdown yang serba tanggung ini seharusnya dilakukan jauh-jauh hari sebelum wabah merebak di Banyumas. Baginya, kebijakan ini tidak akan menyelesaikan masalah, justru membuat masyarakat semakin tercekik.
“Jangan malah membuat panik dan resah warga,” katanya.
Dia mencontohkan program penyekatan dan rapid tes di perbatasan yang menghebohkan jagad Banyumas Raya, baru-baru ini. Saat program itu diutarakan kepada awak media, warga yang bekerja lintas kabupaten jelas panik. Namun saat pelaksanaan di lapangan, dia tidak melihat ada hal yang lain kecuali formalitas dan sensasi.
“Kemarin masyarakat juga dibuat bingung dengan adanya tes rapid antigen, ternyata nggak efektif karena hanya random. Masarakat dibuat panik harus mengeluarkan biaya untuk rapid. Hasilnya sama saja,” katanya.
Sebelumnya, Bupati Banyumas, Achmad Husein memutuskan untuk tidak mengikuti sepenuhnya surat edaran dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, terkait program Gerakan Jawa Tengah di Rumah Saja.
“Kita nggak mungkin 100 persen seperti itu, kalau pasar tutup orang belanja ke mana? Maka kita hanya kendalikan,” kata Husein.
Menurutnya, program ini secara prinsip kemanfaatannya adalah untuk pemutusan penyebaran Covid-19. Namun, ia menginginkan perekonomian, terutama yang berskala kecil tidak menjadi korban.
