Jika tidak mengambil tindakan yang sama dengan Gubernur, lanjut Yoga, maka Banyumas bisa dikatakan sebagai kabupaten yang tidak berkomitmen.
“Tidak kompak dengan 35 kabupaten kota yang lain,” ujar dia.
Banyumas tidak konsisten
Kebijakan Pemkab Banyumas terkait penanggulangan Covid-19 dinilai kurang efektif. Selain itu, kebijakan pemerintah juga dianggap tidak konsisten, sehingga membuat masyarakat bingung.
Baca Juga:Lengkap! Ini Kebijakan 7 Kepala Daerah Solo Raya Soal Jateng di Rumah Saja
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyumas, Setya Ari Nugraha.
“Kehebohan ini kan hanya seperti formalitas belaka. Malah menimbulkan kecemasan dan kucing-kucingan saja dengan masyarakat. Malah nggak efektif,” katanya.
Menurut Ari, kebijakan serupa lockdown yang serba tanggung ini seharusnya dilakukan jauh-jauh hari sebelum wabah merebak di Banyumas. Baginya, kebijakan ini tidak akan menyelesaikan masalah, justru membuat masyarakat semakin tercekik.
“Jangan malah membuat panik dan resah warga,” katanya.
Dia mencontohkan program penyekatan dan rapid tes di perbatasan yang menghebohkan jagad Banyumas Raya, baru-baru ini. Saat program itu diutarakan kepada awak media, warga yang bekerja lintas kabupaten jelas panik. Namun saat pelaksanaan di lapangan, dia tidak melihat ada hal yang lain kecuali formalitas dan sensasi.
Baca Juga:Tak Nurut Terapkan Jateng di Rumah Saja, Ganjar: Atur Sesuai Kearifan Lokal
“Kemarin masyarakat juga dibuat bingung dengan adanya tes rapid antigen, ternyata nggak efektif karena hanya random. Masarakat dibuat panik harus mengeluarkan biaya untuk rapid. Hasilnya sama saja,” katanya.
