SuaraJawaTengah.id - Guru besar Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) Universitas Negeri Semarang, Bambang Budi Raharjo dikeluarkan dari group WhatsAap Majelis Profesor Unnes setelah mempertanyakan pemberian doktor honoris causa kepada eks terpidana korupsi Nurdin Halid.
Bambang Budi mengatakan, jika dia dikeluarkan pasca dia memposting poster upacara penganugerahan gelar doktor kehormatan kepada Nurdin Halid di group WhatsAap Majelis Profesor Unnes.
Postingan itu disertai teks yang berbunyi, “Anggota Majelis yth, sudah layakkah orang ini mendapatkan gelar doctor honoris causa?” yang disertai dengan poster bergambar Nurdin Halid yang diambil dari akun resmi Unnes.
"Saya ambil gambar itu dari akun resmi Unnes, terus saya share ke group WA Profesor," jelasnya saat dihubungi Suara.com, Minggu (14/2/2021).
Merasa tak mendapatkan jawaban atas keresahannya itu, guru besar olahraga yang akrab dipanggil BR itu kemudian memposting unggahan dari seorang alumnus Unnes, Achiar M Permana di Facebook.
Baca Juga:Rektor Unnes Beri Gelar Doktor Kepada Mantan Koruptor Nurdin Halid
Unggahan itu berupa dialog satire yang menyejajarkan Habib Luthfi bin Ali bin Yahya dengan Nurdin Halid karena sama-sama menerima anugerah tersebut dari Unnes.
"Setelah itu, saya dikeluarkan dari group WA. Saya hanya bertanya saja kenapa saya dikeluarkan dari group WA," ujarnya.
Sebelumnya, mahasiswa Unnes beri kartu merah kepada pimpinan kampus karena tetap memberika gelar Doctor Honoris Causa kepada mantan narapidana korupsi Nurdin Halid.
Presiden mahasiswa Unnes, Wahyu Pratama mengatakan, pemberian gelar kehormatan (Doctor Honoris Causa) kepada tokoh atau pejabat publik sejatinya bukan suatu hal yang dilarang, namun perlu dikaji pemberian gelar tersebut kepada siapa.
"Tentunya berdasarkan payung hukum yang ada, pemberian gelar kehormatan tersebut tidak asal diberikan kepada seseorang," jelasnya di depan Auditorium Unnes beberapa waktu yang lalu.
Baca Juga:Kasus Plagiat Kembali Mencuat, Rektor Unnes Klaim Sudah Tak Terbukti
Menurutnya, pemberian gelar kehormatan (Doctor Honoris Causa) kepada mantan Ketua Umum PSSI Nurdin Halid amat disayangkan. Mengingat track record yang dimiliki Nurdin Halid tidaklah bisa dikatakan layak untuk menerima gelar kehormatan tersebut.
"Sebagaimana publik ketahui, Nurdin Halid merupakan mantan Narapidana Korupsi pada masa lampau," uajarnya.
Dia mengatakan, pada masa kepemimpinannya di Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) pun tidak bisa dikatakan baik dan menorehkan prestasi. Justru PSSI pada masa kepemimpinannya mengalami kemunduran.
"Banyak kemunduranbaik dari kultur sepak bola yang tidak mendukung para atletnya, atau para mafia bola yang gencar dalam pengaturan skor pertandingan," katanya.
Nurdin Halid juga pernah menjadi tersangka kasus penyeludupan gula impor ilegal pada tahun 2004, selain juga pernah beberapa kali mendekam dibalik jeruji besi karena tindakan- tindakannya yang bertentangan dengan hukum.
"(BEM se-UNNES Raya) sangat menyayangkan atas pemberian gelar kehormatan tersebut yang dinilai sangat politis dan penuh kepentingan politik," ucapnya.
Seharusnya, lanjut Wahyu, gelar kehormatan (Doctor Honoris Causa) tersebut diberikan kepada sosok yang penuh prestasi dan kontribusi luar biasa bagi bangsa dan negara, bukan kepada sosok yang kontroversial dan penuh kepentingan politik.
"Maka dengan serangkaian track record yang kontroversi dari sosok Nurdin Halid sebagai calon penerima gelar kehormatan (Doctor Honoris Causa), BEM se- UNNES Raya melakukan aksi diam di depan Rektorat dan pemberian kartu merah kepada pimpinan kampus," imbuhnya.
Sampai berita ini diterbitkan, Suara.com sudah berusaha menghubungi pihak kampus soal dikeluarkannya BR dari group Majelis Prfesor Unnes. Namun belum ada jawaban.
Kontributor : Dafi Yusuf
