facebook

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Jaksa Pinangki Dipecat Secara Tidak Hormat, Kejaksaan RI Disentil Politisi Partai Demokrat

Ronald Seger Prabowo Sabtu, 07 Agustus 2021 | 15:51 WIB

Jaksa Pinangki Dipecat Secara Tidak Hormat, Kejaksaan RI Disentil Politisi Partai Demokrat
Jaksa Pinangki Mirna Malasari alias Pinangki resmi menjalani masa hukuman di LP Kelas IIA Tangerang. [Suara.com/Muhammad Jehan Nurhakim]

Menurut Hinca, keputusan tersebut terlambat yang dikeluarkan Kejaksaan RI.

SuaraJawaTengah.id - Anggota Fraksi Partai Demokrat Komisi III DPR RI, Hinca Pandjaitan menyentil Kejaksaan RI berkaitan dengan pemecatan secara tidak hormat Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Menurut Hinca, keputusan tersebut terlambat yang dikeluarkan Kejaksaan RI.

"Meskipun dinyatakan dipecat, menurut hemat saya jelas keputusan ini terlambat," ujar anggota Fraksi Partai Demokrat Komisi III DPR RI, Dr Hinca IP Pandjaitan.

Dia memaparkan, pemecatan yang baru dilakukan sekarang kesan di publik tidak baik, karena mayoritas publik beranggapan bahwa Pinangki baru dipecat setelah desakan publik deras mengalir.

Baca Juga: Kejaksaan Agung Pecat Pinangki dengan Tidak Hormat, Segala Fasilitasnya Dicabut

Belum lagi, MAKI mengungkap ke publik fakta bahwa Pinangki masih menerima gaji dan masih berstatus ASN.

Anggota Fraksi Partai Demokrat Komisi III DPR RI, Dr Hinca IP Pandjaitan. (Dok: DPR)
Anggota Fraksi Partai Demokrat Komisi III DPR RI, Dr Hinca IP Pandjaitan. (Dok: DPR)

Pinangki sendiri divonis Pengadilan Tinggi Jakarta pada 14 Juni 2021. Sementara baru resmi dipecat, per 5 Agustus 2021. 

"Padahal jangka waktu untuk mengajukan Kasasi hanya sebatas 14 Hari. Maka secara normatif, seyogyanya Keputusan Pemecatan dengan tidak hormat tersebut sudah bisa dikeluarkan bulan Juli 2021," paparnya.

Untuk itu, Komisi III DPR RI mendorong perbaikan di tubuh Kejaksaan RI, agar lebih profesional dalam menyelesaikan suatu perkara. Saat ada oknum dari Kejaksaan RI yang terbukti bersalah secara hukum, sudah menjadi kewajiban Kejaksaan RI untuk bertindak tegas.

Jangan sampai ada anggapan dari masyarakat bahwa ada pihak yang diistimewakan hanya karena pangkat dan kedudukannya. Ingat prinsip Equality before the law adalah kunci negara hukum berkeadilan. 

Baca Juga: Terbukti Sah Terlibat Korupsi, Jaksa Pinangki Akhirnya Dipecat dengan Tidak Hormat

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait