SuaraJawaTengah.id - Sebanyak 15 kejadian banjir menerjang beberapa wilayah pada sepekan pertama Oktober (1 – 8 Oktober 2021).
Menyikapi musim hujan di bulan ini, BNPB mengharapkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bahaya hidrometeorologi, tidak hanya banjir tetapi juga ancaman lain, seperti banjir bandang dan tanah longsor.
BNPB meminta BPBD provinsi di seluruh Indonesia untuk menginstruksikan BPBD di tingkat kabupaten dan kota dalam melakukan beberapa upaya kesiapsiagaan.
Deputi Bidang Pencegahan BNPB Prasinta Dewi menekankan pada kesiapsiagaan untuk mencegah dan meminimalkan dampak ancaman bencana banjir dan gerakan tanah selama Oktober 2021.
Baca Juga:Antisipasi Datangnya Musim Hujan, Anies Tambah Alat Ukur Curah Hujan di 267 Kelurahan
Langkah-langkah kesiapsiagaan disampaikan Prasinta Dewi kepada Kepala Pelaksana BPBD provinsi dalam surat tertulis.
BNPB berharap BPBD provinsi meningkatkan koordinasi dengan dinas terkait dan aparatur kabupaten maupun kota di daerah masing-masing.
Selain itu, Prasinta meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi, edukasi dan mitigasi terkait upaya pencegahan banjir dan gerakan tanah dengan menggunakan media elektronik atau media sosial.
“Melakukan koordinasi dengan lembaga atau organisasi terkait, seperti RAPI, Orari, Senkom, Forum PRB, dalam penyebarluasan informasi dini banjir dan gerakan tanah secara berkala sampai kepada masyarakat, khususnya yang bermukim di wilayah berisiko tinggi,” kata Prasinta.
Kesiapsiagaan di tengah pandemi Covid-19 ini, Deputi Pencegahan BNPB meminta BPBD untuk menyiapkan dan mensosialisasikan tempat evakuasi aman dengan mempertimbangkan protokol kesehatan.
Baca Juga:Banjir Semakin Luas di Babulu, Korban Terdampak Mencapai 692 Jiwa
Hal tersebut perlu ditunjang dengan pengidentifikasian kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang ada di daerah. Prasinta meminta BPBD untuk melihat kembali rencana kontingensi yang telah disusun.
“Apabila diperlukan, dapat menetapkan status darurat bencana dan membentuk pos komando penanganan darurat bencana serta mengaktivasi rencana kontingensi menjadi rencana operasi,” kata dia.
Dalam mempersiapkan informasi peringatan dini, BPBD dapat memonitor dan mengakses sistem informasi dari institusi pemerintah, seperti BNPB, BMKG, Badan Geologi atau Lapan.
BNPB menyediakan jaringan komunikasi atau call center untuk memfasilitasi koordinasi penanganan darurat becana dengan BPBD provinsi, kabupaten dan kota.
Berdasarkan pada analisis BMKG, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Informasi Geospasial, wilayah berpotensi banjir pada kategori menengah hingga tinggi.
Wilayah berpotensi banjir dengan kategori tinggi teridentifikasi berada di Aceh (Aceh Singkil, Aceh Tamiang dan Gayo Lues), Sumatera Barat (Langkat dan Mandailing Natal), Jambi (Kerinci dan Kota Sungai Penuh), Bengkulu (Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kaur, Lebong dan Seluma), Sumatera Selatan (Lahat, Ogan Komering Ulu), Lampung (Pesisir Barat), Sulawesi Tengah (Sigi), Papua Barat (Sorong dan Teluk Bintuni) dan Papua (Deiyai, Dogiyai, Jayawijaya, Membramo Tengah, Mimika, Nabire, Paniai dan Yalimo).
Pada potensi gerakan tanah, Badan Geologi ESDM mengeluarkan analisis untuk periode Oktober 2021. Badan Geologi mengidentifikasi beberapa titik hingga tingkat kecamatan pada 34 provinsi berpotensi gerakan tanah dengan kategori menengah hingga tinggi.
Sementara itu, data BNPB pada bencana banjir periode 1 – 8 Oktober 2021 mencatat 15 kejadian. Sebagian besar banjir berlokasi di Kalimantan, seperti di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Selama periode tersebut, tercatat empat warga meninggal dan 20 lainnya luka-luka akibat banjir bandang di wilayah Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan (3/10). Sedangkan kerusakan rumah pada kurun waktu ini, BNPB mencatat rumah rusak sebanyak 12 unit dan fasilitas umum 6 unit.
