SuaraJawaTengah.id - Undang-undang No. 6 Tahun 2014 atau dikenal dengan UU Desa telah memasuki tahun ke-9. Refleksi terbitnya UU tersebut digelar di Desa Dermaji, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, Minggu (18/12/2022) sore.
Dalam acara tersebut, dihadiri ratusan elemen masyarakat secara offline dan ribuan peserta secara online, untuk menyatukan Pegiat Desa, Inovator Teknologi, Pelaku usaha, Pegiat Koperasi, Tokoh Masyarakat dan Pemerintah Daerah bekerjasama membangun ekosistem sosial, budaya dan kewirausahaan yang berkelanjutan.
Politisi PDI Perjuangan selaku penggagas UU Desa, Budiman Sudjatmiko yang hadir secara langsung menjelaskan kebijakan hilirisasi dan UU Desa mempunyai keterkaitan yang sangat erat.
"UU Desa adalah senjata desa. Desa bisa dan siap menyambut hilirisasi dan masyarakat desa harus siap akan industrialisasi," katanya kepada wartawan.
Baca Juga:Kader PDIP Bongkar Alasan Megawati Belum Pilih Capres 2024: Beliau Sedang Mengingat Cinta Pertamanya
Seiring berjalannya waktu, dirinya mengamati perlu adanya revisi periodisasi masa jabatan kepala desa. Yang semula 6 tahun, dengan 3 kali masa jabatan. Diubah skemanya menjadi 9 tahun dengan dua kali masa jabatan. Totalnya sama saja 18 tahun.
"Setelah saya mengamati dan mendapat masukan dari sejumlah kepala desa, perlu adanya revisi ini. Karena konflik masyarakat dalam pemilihan kades lebih berdampak ketimbang pilkada ataupun pilpres," terang Ketua Umum Inovator 4.0 Indonesia.
Menurutnya, masa efektif kerja kepala desa jika masih menerapkan sistem periode seperti ini hanya 50 persen saja. Karena butuh waktu yang tidak sebentar untuk menyatukan masyarakat setelah gelaran pilkades selesai.
"Bayangkan saja, setelah pilkades selesai ini warga setiap salat jumat bertemu di masjid yang sama. Tapi saya yakin dalam hatinya masih menyimpan unek-unek dengan para pendukung yang pemimpinnya terpilih.
Kondisi seperti itu saya yakin tidak sebentar. Kades terpilih paling tidak butuh waktu sekitar 3 tahun untuk menyatukan masyarakat kembali. Yang tersisa hanya 3 tahun untuk bekerja membangun desa. Waktu segitu tidak akan maksimal," jelasnya.
Baca Juga:Jabatan Kepala Desa Bakal Diperpanjang Jadi Sembilan Tahun oleh Mendes PDTT via Revisi UU Desa
Untuk itu, dirinya akan memperjuangkan revisi periode masa jabatan kades. Tokoh reformasi 98 ini, akan membicarakan dengan DPR RI terkait masa jabatan tersebut.
Selain itu, Budiman Sudjatmiko juga menjelaskan perlu adanya alokasi khusus diluar dana desa, untuk mengembangkan Sumber Daya Masyarakat (SDM).
"Dana Desa, bisa berasal dari Pemerintah Pusat, dari pemerintah daerah dan ada satu lagi yang khusus yaitu Dana pengembangan SDM desa," ungkapnya.
Dana desa yang selama ini disalurkan hanya terfokus pada pembangunan fisik hingga permodalan BUMDes saja. Tidak ada dana khusus untuk SDM seperti beasiswa bagi masyarakat setempat yang tidak mampu.
"Ini perlu dana khusus untuk pengembangan SDM. Sehingga kalau ada anak-anak dari desa yang tidak mampu bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi dengan dana tersebut. Nantinya juga setelah lulus ilmunya bisa kembali ke desa agar lebih berkembang," imbuhnya.
Menurutnya hal ini dilakukan guna menyambut digitalisasi, industrialisasi termasuk adalah hilirisasi itu sendiri. ini sama seperti alokasi 20 persen dari APBN untuk pendidikan.
"Karena industrialiasi bukan hanya di desa tapi harus punya desa. Jadi bukan ditempati saja, desa harus memiliki dan mampu mengelola industri itu. Sehingga perangkat desa sanggup mengembangkan SDM yang siap dan mampu menjalankan industrialisasi," jelasnya.
Kontributor : Anang Firmansyah
