SuaraJawaTengah.id - Pengamat Politik Undip, Teguh Yuwono menilai hasil survei AKSARA Research and Consulting yang menyebut belum bisa menjadi patokan peta politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkda) Kota Semarang pada 2024 mendatang.
"Saya kira begini ya, survei ini belum bisa menjadi patokan untuk menentukan positioning politik para tokoh yang disebut, karena peta politik kota semarang ini tidak bisa lepas dari keberadaan partai politik," kata Teguh Yuwono saat dikonfirmasi di Semarang pada Rabu (24/5/2023).
Menurutnya survei tersebut baru sebatas figur, dan belum spesifik dengan Partai politik.
"Jadi ini kan survei yang menggunakan indikator-indikator yang berbasis kekuatan figur saat ini, padahal saya kira setiap tokoh, setiap partai politik menominasikan calon-calon yang kuat," ujarnya.
Baca Juga:Gian Zola Baru Bisa Latihan Bersama PSIS Semarang Bulan Depan
Menurutnya, survei harus menghitung juga kekuatan partai dan calon kuat yang diusung dari Partai politik.
"Mestinya survei juga menghitung ya, siapa ketua-ketua partai di Kota Semarang yang berpotensi untuk maju, sehingga tidak bersifat bebas menyebut nama ya, tetapi lebih bagaimana tokoh-tokoh politik itu berkontribusi di dalam proses Pilwakot ini. Bagaimana dukungan partai PDI kemana? Gerindra kemana? itu menarik untuk dilihat," ujar Teguh.
Namun demikian, ia menyoroti dukungan dari Wali Kota Semarang Hevearita G. Rahayu, tingkat keterpilihan hanya sebesar 26,3 persen.. Padahal wanita yang sering disapa Mbak Ita adalah petahana.
"Jadi mestinya incumbent itu angkanya dominan, kalau angkanya cuma seperempat atau 26 sekian persen, itu saya kira masih ada pertanyaan, kenapa incumbent hanya mendapatkan seperti itu? itu berarti bisa dipertanyakan? apakah soal metode survei, atau kinerja incumbent yan perlu didorong lagi, teratas sih teratas tapi angka segitu terlalu kecil ya bagi incumbent," ujarnya.
"Kalau kemudian mas yoyok, dan pak sekda, saya juga tidak melihat sekda Iswar ini, beliau asli birokrat ya, apakah beliau berambisi menjadi walikota atau wakil wali kota tergantung relasi-relasi politik di DPR dan partai politik. Wali kota ini kan posisi politik, artinya ketika sekda jadi calon wali kota atau wakil harus mengundurkan diri, beliau ini kan masih lama 5 sampai 8 tahun lagi, saya melihat tidak cukup kuat ke jalur politik," ujarnya.
Diketahui, AKSARA Research and Consulting menggelar survey persepsi publik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Semarang pada 5-15 Mei 2023. Survei tersebut melibatkan 400 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error sebesar 4,9 persen.
