Termasuk Jawa Tengah, 7 Daerah Ini Darurat Bencana Alam pada Pemilu 2024

Provinsi Jawa tengah menjadi salah satu daerah yang menjadi skala prioritas penanganan darurat bencana

Budi Arista Romadhoni
Selasa, 13 Februari 2024 | 17:15 WIB
Termasuk Jawa Tengah, 7 Daerah Ini Darurat Bencana Alam pada Pemilu 2024
Foto udara kondisi jalur pantura Demak-Kudus yang terendam banjir di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Jumat (9/2/2024). ANTARA FOTO/Aji Styawan/tom.

SuaraJawaTengah.id - Tujuh daerah masuk skala prioritas penanganan darurat bencana hidrometeorologi  yang diperkirakan terjadi pada 13-20 februari atau bertepatan dengan waktu pemungutan suara dan rekapitulasi Pemilu 2024. 

Hal itu berdasarkan data dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Provinsi Jawa tengah menjadi salah satu daerah yang menjadi skala prioritas penanganan darurat bencana.  

“Yang jadi paling prioritas meliputi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Banten, dan DKI Jakarta,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dikutip dari ANTARA pada Selasa (13/2/2024).

Menurut dia, ketujuh daerah tersebut masuk skala prioritas darurat bencana BNPB karena menjadi daerah penyelenggara Pemilu yang paling berisiko terdampak bencana akibat kondisi cuaca ekstrem terkini, bahkan langganan mengalami bencana sejak tiga tahun terakhir.

Baca Juga:Jawa Tengah Rawan Konflik, Operasi Senyap Menekan Rektor Disinyalir Bisa Untungkan Prabowo dan Gibran

Adapun ketujuh daerah itu memiliki jumlah pemilih tetap untuk Pemilu 2024 terbesar dan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) terbanyak banyak yakni mulai dari 26.357 - 140.457 TPS per daerah.

Sementara hasil analisa cuaca dari BMKG diketahui hingga 20 Februari curah hujan tinggi rata-rata berkisar 150 mm - 300 mm dan bahkan berpotensi lebih dari itu juga jadi alasan perhatian serius dari BNPB.

“Jadi intinya dari situ diketahui risiko terbesar yang mesti diantisipasi yaitu semua demi ancaman keselamatan masyarakat dan kelancaran proses tahapan pemilu itu sendiri yang panjang mulai dari pemungutan, perhitungan, hingga distribusi berpotensi terhambat bila terjadi bencana,” katanya. 

Ia menyebutkan kondisi tersebut timbul berdasarkan fakta atas dinamika atmosfer yang saat ini terpantau cukup signifikan. Pemicunya berasal dari adanya penguatan angin Monsun Asia dan aktifnya gelombang ekuator Rossby – Kelvin pada bagian utara Pulau Jawa, Sulawesi Selatan, dan Sumatera tengah-utara.

Bahkan berdasarkan pantauan tim Pusdalops BNPB menemukan kalau bencana banjir di Jawa yang terjadi pada pekan lalu, bahkan setidaknya hingga 12 Februari kemarin secara umum masih belum surut.

Baca Juga:Waspada! Jawa Tengah Berpotensi Diguyur Hujan Lebat pada 7 Februari 2024, Ini Penjelasan BMKG

Ia mencontohkan misalnya banjir di Kabupaten Demak dan Grobogan dengan ketinggian air masih rata-rata 80 sentimeter hingga 1 meter yang menggenangi pemukiman dan jalan raya. Akibatnya lebih dari 8 ribu warga terpaksa diungsikan ke tenda-tenda darurat.

“Kondisi cuaca ini berbahaya pula bagi DKI yang terus diguyur hujan lebat dan diperkirakan berlangsung hingga akhir bulan ini. Sulawesi dan Sumatera pun demikian,” katanya.  

Untuk itu BNPB telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah daerah (pemda)  guna merespons kondisi alam yang berlangsung. Pemda diharapkan bisa melakukan segenap upaya pencegahan dan penanggulangan cepat dan tepat.

Mulai dari pemetaan kawasan rawan bencana, penebalan personel kesiapsiagaan lintas sektoral, menyediakan sarana prasarana evakuasi, memastikan bantuan darurat bencana korban bencana tercukupi, hingga mempercepat perbaikan tanggul sungai yang rusak.

“Dana bantuan siap pakai kepada pemda total senilai lebih dari Rp1,15 miliar sudah disalurkan, termasuk bantuan logistik peralatan penunjang lainnya dari BNPB,” katanya. 

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini