SuaraJawaTengah.id - Akademisi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno, menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan tidak akan berhasil tanpa perbaikan akses transportasi. Ia menyoroti bahwa meskipun berbagai program bantuan telah digulirkan, kemiskinan tetap bertahan karena hambatan dalam mobilitas masyarakat miskin.
Gubernur Jawa Tengah terpilih, Ahmad Luthfi sebelumnya menyatakan komitmennya untuk menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai prioritas utama dalam pemerintahannya. Selain itu, ia juga mengusung program Makan Bergizi Gratis, Ketahanan Pangan, serta Pendidikan SMA gratis yang ditujukan bagi masyarakat miskin ekstrem dan anak-anak putus sekolah.
Namun, Djoko menilai banyak kepala daerah yang menjanjikan pengentasan kemiskinan, tetapi realisasinya masih minim. "Akar masalahnya tidak pernah dibereskan, sehingga kemiskinan di Indonesia terkesan dipelihara untuk kepentingan politik setiap lima tahun," ungkap Djoko di Semarang pada Selasa (18/2/2025).
Dampak Transportasi Terbatas
Baca Juga:Awas Kencing Tikus! Leptospirosis Intai Warga Jateng di Musim Hujan
Menurutnya bahwa subsidi transportasi umum adalah kebutuhan mendesak agar masyarakat miskin dan penyandang disabilitas tidak semakin terpinggirkan. Keterbatasan akses transportasi menyebabkan isolasi, keterasingan, serta hambatan dalam pendidikan dan pertumbuhan ekonomi.
Di beberapa wilayah Jawa Tengah, banyak anak harus putus sekolah karena tidak adanya transportasi umum, yang pada akhirnya meningkatkan angka pernikahan dini dan kasus stunting.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial menunjukkan bahwa kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi, tetapi juga akses terhadap transportasi. Daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi cenderung memiliki infrastruktur transportasi yang buruk.
Kondisi Infrastruktur Jalan di Jawa Tengah
Menurut data Bappeda Jawa Tengah 2025, total panjang jaringan jalan di provinsi ini mencapai 31.116,64 km, yang terdiri dari 1.518,09 km jalan nasional, 2.404,74 km jalan provinsi, dan 27.193,81 km jalan kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, 56,18% dalam kondisi baik, 27,06% sedang, dan 33,26% mengalami kerusakan.
Baca Juga:Kemenkum Jateng dan BRI Semarang Perkuat Sinergi Layanan Keuangan
Secara nasional, kondisi jalan kabupaten/kota di Jawa Tengah lebih baik dibandingkan rata-rata nasional. Namun, masih terdapat 16,76% jalan yang dalam kondisi rusak, yang berdampak pada keterbatasan akses mobilitas bagi masyarakat miskin.
Program Perbaikan Infrastruktur Jalan
Pemerintah pusat telah meluncurkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. Pada 2023, anggaran sebesar Rp14,6 triliun telah dialokasikan untuk memperbaiki 2.873 km jalan di berbagai daerah. Jawa Tengah mendapatkan alokasi Rp1,36 triliun untuk memperbaiki 40 ruas jalan dengan total panjang 289,8 km.
Namun, program Inpres Jalan Daerah tidak dianggarkan untuk 2025. Padahal, keberlanjutan program ini dinilai penting untuk mempercepat perbaikan infrastruktur jalan di daerah.
Selain infrastruktur jalan, keberadaan angkutan umum juga menjadi persoalan. Saat ini, Jawa Tengah hanya memiliki satu trayek bus perintis, yakni Teluk Penyu – Kemit – Nusa Ungu sejauh 110 km di Kabupaten Cilacap. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat mengusulkan penambahan trayek angkutan bus perintis yang melintasi antar kabupaten/kota, seperti Waduk Kedung Ombo – Boyolali – Surakarta serta Ungaran – Bandungan – Sumowono – Kaloran – Temanggung.
Peningkatan akses transportasi di Jawa Tengah dinilai sebagai kunci untuk mendukung mobilitas masyarakat, membuka akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi. Tanpa transportasi yang memadai, upaya pengentasan kemiskinan akan terus menghadapi hambatan besar.
