SuaraJawaTengah.id - Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Sarif Abdillah, menekankan pentingnya strategi menyeluruh dalam mengurangi angka pengangguran di provinsi ini.
Salah satu langkah utama yang didorongnya adalah penyediaan pelatihan kerja secara gratis yang lebih masif bagi masyarakat.
Sarif menilai, berbagai program pelatihan yang tersedia saat ini bisa menjadi bekal penting bagi warga untuk memasuki dunia kerja.
“Ini juga akan menekan angka pengangguran di Jawa Tengah,” ujarnya dikutip dari keterangan tertulis pada Rabu (9/7/2025).
Baca Juga:Gubernur Jateng Jamin Keamanan Investasi: Perizinan 1 Hari Selesai!
Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah pada Februari 2025, tercatat sekitar 950.000 penduduk di provinsi ini masih menganggur. Angka Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 4,33%.
“Tentu untuk menurunkan angka TPT ini diperlukan terobosan-terobosan baru, sekaligus menyiapkan bekal keterampilan yang cukup untuk masyarakat,” ucap politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Menurutnya, salah satu elemen penting yang harus dioptimalkan adalah Balai Latihan Kerja (BLK). Ia meyakini bahwa lembaga ini bisa memainkan peran signifikan dalam peningkatan kualitas tenaga kerja, penurunan jumlah pengangguran, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
“Di sini BLK berperan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelatihan kerja,” tambahnya.
Tak hanya soal pelatihan, Sarif juga menyoroti pentingnya basis data yang akurat untuk penanganan pengangguran. Oleh karena itu, ia mendorong kolaborasi dengan pemerintah desa guna melakukan pendataan yang lebih detail—mencakup identitas lengkap para pencari kerja.
Baca Juga:5 Mitos Tentang Burung Walet yang Masuk ke Rumah, Keberuntungan atau Marabahaya?
“Sehingga berbagai upaya intervensi yang dilakukan bisa tepat sasaran,” ujar legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banyumas dan Cilacap tersebut.
Lebih lanjut, Sarif menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dari sisi hulu hingga hilir menjadi tantangan berat ke depan. Menurutnya, diperlukan skema komprehensif untuk menjawab kebutuhan itu.
“Misalnya memperbanyak sekolah vokasi, juga link and match dengan perusahaan dan kebutuhan serapan tenaga kerja, harus dilakukan,” tandasnya.
