Disentil Wakil Ketua DPRD Jateng, Masalah PJU Mati Ancam Keselamatan Warga: Ini Kebutuhan Dasar!

SuaraJawaTengah.id - Kondisi penerangan jalan umum (PJU) yang timpang dan banyak yang tak berfungsi di berbagai wilayah Jawa Tengah menjadi sorotan tajam dari legislatif.

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Sarif Abdillah, secara tegas mengkritik adanya kesenjangan fasilitas krusial ini antara kawasan perkotaan dengan pedesaan, yang dinilai mengancam keselamatan hingga aktivitas ekonomi warga.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menekankan bahwa PJU bukan sekadar lampu penerang, melainkan instrumen vital yang memiliki dampak berlapis bagi kehidupan masyarakat.

Keberadaannya secara langsung berkaitan dengan rasa aman dan nyaman warga saat beraktivitas di malam hari.

Baca Juga:Sarif 'Kakung' Abdillah: Jalan Antar Kabupaten Harus Jadi Fokus Pembangunan Jateng

“PJU juga berfungsi untuk mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan keseharian warga, terutama di malam hari. Termasuk, bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman,” ungkapnya di Semarang.

Menurut Sarif, area yang gelap gulita adalah "undangan" bagi potensi kejahatan dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, pengadaan PJU yang merata hingga ke pelosok daerah bukanlah sebuah kemewahan, melainkan kebutuhan mendasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah.

“Karena itu, pemerataan PJU di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil, harus menjadi prioritas bagi pemerintah daerah,” tegas Sarif Abdillah.

Kesenjangan Desa-Kota dan Lambannya Perbaikan

Lebih jauh, pria yang akrab disapa Kakung ini menyoroti fakta ironis di lapangan. Banyak desa yang sudah teraliri listrik, namun ironisnya jalan-jalan utamanya masih gelap tanpa penerangan yang memadai.

Baca Juga:Lonjakan DBD di Jateng, Wakil Ketua DPRD: Jangan Tunggu Korban Bertambah

Hal ini menciptakan disparitas atau ketimpangan fasilitas yang mencolok antara warga desa dan kota.

“Pemerataan ini, jelasnya, harus dijalankan agar tidak ada ketimpangan antar wilayah. Masyarakat di desa-desa juga berhak mendapatkan fasilitas yang sama seperti di perkotaan,” jelasnya.

Masalah tidak berhenti pada pengadaan yang belum merata. Sarif juga menyoroti buruknya manajemen perawatan PJU yang sudah ada.

Ia mengaku kerap menerima keluhan dari masyarakat terkait PJU yang rusak namun dibiarkan mati berlarut-larut tanpa perbaikan.

“Bahkan yang sudah ada pun, tak sedikit ada PJU yang rusak namun tak segera dilakukan perbaikan,” terang legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banyumas dan Cilacap ini.

Ia mencontohkan keluhan spesifik yang diterimanya dari warga Banyumas. “Sarif menyebut, belum lama ini mendapat keluhan dari warga bahwa PJU di sepanjang jalur dari jembatan Sungai Serayu sampai SMKN 1 Banyumas tak berfungsi karena mati. Masyarakat mengeluhkan lambannya perbaikan.”