SuaraJawaTengah.id - Rentetan kecelakaan transportasi yang terjadi di darat, laut, hingga perkeretaapian belakangan ini menjadi sorotan tajam.
Pakar Transportasi dari Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno, mendesak Menteri Perhubungan (Menhub) untuk melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terkait alokasi anggaran keselamatan.
Menurut Djoko, publik berhak tahu kondisi sebenarnya dari anggaran vital tersebut. Ia khawatir pemangkasan anggaran demi efisiensi justru mengorbankan nyawa masyarakat.
"Akhir-akhir ini seringnya terjadi kecelakaan transportasi (darat, laut, udara dan perkeretaapian), Menhubnya yang harus evaluasi, apakah anggaran keselamatan masih ada atau ikut dipangkas," ujar Djoko dalam catatannya dikutip dari keterangan tertulis pada Rabu (6/8/2025).
Baca Juga:Imbas Kecelakaan Kereta, KAI Alihkan Perjalanan KA Serayu dan Baturraden Ekspress
Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Baru-baru ini, publik dikejutkan oleh insiden terbaliknya Kapal Fastboat Bali Dolphin Cruise 2 di perairan Sanur, Bali pada Selasa (5/8/2025) yang menewaskan dua penumpang.
Sebelumnya, pada awal Agustus, Kereta Api Argo Bromo Anggrek juga anjlok di Subang, Jawa Barat, yang mendorong Kemenhub membentuk tim audit independen untuk evaluasi menyeluruh.
Djoko menekankan, jika benar terjadi pemangkasan, kesalahan tidak bisa serta-merta dilimpahkan kepada Presiden. Menurutnya, Menhub yang paling bertanggung jawab untuk meyakinkan pentingnya anggaran keselamatan.
"Andai dipangkas, bukan salah Presiden, tapi kesalahan pada Menhub yang tidak menginformasikan pentingnya keselamatan transportasi," tegasnya.
Padahal, Kemenhub memiliki struktur organisasi yang lengkap untuk mendukung tugasnya.
"Menhub punya para pembantu eselon 1 yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing, seperti Dirjen dan Staf Ahli. Belum lagi ditambah Staf Khusus dan Tenaga Ahli," papar Djoko.
Ia menyarankan agar seluruh jajaran tersebut dimanfaatkan untuk memberikan masukan strategis kepada Menhub.
"Mereka bisa diminta masukannya agar anggaran keselamatan di Kemenhub tidak ikut dipangkas demi efisiensi. Lantas, masukan itu disampaikan ke Presiden dan Menteri Keuangan," tambahnya.
Berdasarkan data yang ada, pagu anggaran Kemenhub tahun 2025 memang mengalami efisiensi signifikan.
Pagu efektif terkini menjadi Rp17,725 triliun, setelah ada efisiensi sebesar Rp13,72 triliun dari pagu awal.
Penurunan ini juga berdampak pada program-program spesifik, seperti anggaran untuk angkutan perkotaan skema Buy The Service (BTS) yang turun drastis.
