- Pemerintah Kota Semarang mengevaluasi sistem Trans Semarang menyusul maraknya kecelakaan bus tersebut akhir-akhir ini.
- Evaluasi fokus pada tiga masalah utama: kelebihan muatan, kondisi armada menua, dan faktor sumber daya manusia pengemudi.
- Pemkot mewajibkan uji kelayakan ketat per Januari 2026; bus gagal tiga kali harus diganti demi keselamatan penumpang.
SuaraJawaTengah.id - Rentetan insiden kecelakaan yang melibatkan armada Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang dalam beberapa waktu terakhir akhirnya memantik reaksi keras dari Pemerintah Kota Semarang.
Merespons keresahan publik, Wali Kota Agustina Wilujeng Pramestuti menegaskan pihaknya kini melakukan evaluasi menyeluruh untuk membenahi carut-marut sistem transportasi andalan warga Kota Lumpia tersebut.
Agustina secara terbuka mengakui adanya masalah serius di tubuh Trans Semarang dan telah mengidentifikasi tiga biang kerok utama yang diduga kuat menjadi penyebab seringnya terjadi kecelakaan. Tiga faktor ini kini menjadi fokus utama dalam proses evaluasi.
"Ada beberapa hal yang menjadi indikasi. Nomor satu, sepertinya alasannya adalah keberatan muatan. Yang kedua, karena memang mesinnya sudah tidak seperti baru. Yang ketiga sumber daya manusianya. Tiga hal ini kita evaluasi," kata Agustina di Balai Kota Semarang, Selasa (2/12/2025).
Baca Juga:Bluebird Group Catat Lonjakan Pelanggan 36 Persen di Semarang, Siap Hadapi Libur Akhir Tahun
Persoalan pertama, kelebihan penumpang, menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, ini menunjukkan tingginya ketergantungan masyarakat pada Trans Semarang.
Namun di sisi lain, hal ini sangat membahayakan keselamatan. Pemkot dihadapkan pada dilema, karena penambahan armada akan berdampak langsung pada pembengkakan subsidi yang sudah besar.
"Kami ingin jumlah penumpang yang naik itu seimbang dengan jumlah armada yang ada, tetapi pemerintah kota tidak akan mampu itu. Hari ini kemampuan kita hanya seperti itu," ujarnya, sambil mengingatkan para pengemudi untuk tidak lagi memaksakan mengangkut penumpang melebihi kapasitas.
Faktor kedua yang tak kalah krusial adalah kondisi "kesehatan" armada. Banyak bus yang dinilai sudah tidak dalam kondisi optimal karena termakan usia.
Agustina mensinyalir bahwa proses uji kelayakan pada kontrak-kontrak sebelumnya tidak dilakukan dengan benar, sehingga banyak bus yang semestinya tidak lolos justru tetap beroperasi di jalanan.
Baca Juga:Sinyal 6 Hari Sekolah di Jateng, Wali Kota Semarang: Boleh, Asal Ada Syaratnya!
Kegeramannya memuncak hingga ia memanggil langsung jajaran Dinas Perhubungan.
"Saya panggil kepala dinas dan sekretarisnya (Dinas Perhubungan). Saya tidak mau tahu, karena ini sudah berkali-kali dan itu membahayakan," katanya dengan nada tegas.
Untuk memutus mata rantai masalah ini, Pemkot Semarang akan memberlakukan aturan super ketat untuk perpanjangan kontrak operator pada Januari mendatang. Semua armada tanpa terkecuali wajib menjalani uji kelayakan yang sebenarnya, dan Agustina berencana mengawasinya secara langsung.
"Bukan saya 'suudzon', bahwa busnya tidak datang tetapi suratnya keluar. Saya ingin melihat sendiri bagaimana bus itu diuji dengan sebenar-benarnya karena ini untuk keselamatan penumpang," tegasnya.
Operator diberi waktu hingga 1 Januari 2026 untuk memperbaiki seluruh armada mereka. Jika ada bus yang gagal dalam tes kelayakan hingga tiga kali, maka ultimatumnya jelas: ganti dengan bus baru atau armada tersebut dilarang total mengaspal di jalanan Semarang.
"Kalau ada apa-apa, misalnya tidak lolos, silakan diperbaiki dulu. Kedua tidak lolos, silakan diperbaiki. Ketiga tidak lolos, ya sudah, kalian harus ganti bus ini. Bus yang ini tidak boleh jalan, bus ini boleh jalan. Seperti itulah," pungkasnya.
