- Bupati Pati, Sudewo, ditetapkan tersangka KPK dalam dua kasus: jual beli jabatan perangkat desa dan suap proyek DJKA.
- Praktik jual beli jabatan melibatkan pungutan fantastis (Rp165-225 juta) dari calon perangkat desa melalui koordinator kecamatan.
- Penetapan tersangka kasus DJKA terungkap setelah KPK mengusut kasus jual beli jabatan yang disambut baik warga Pati.
5. Pengakuan Sudewo: "Saya Ini Dikorbankan" dan Bantahan Keras
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Sudewo membantah keras keterlibatannya. "Saya menganggap saya ini dikorbankan, saya betul-betul tidak mengetahui sama sekali," katanya.
Ia juga mengklaim bahwa pengisian perangkat desa baru akan dilaksanakan Juli 2026 dan telah mengklarifikasi rumor jual beli jabatan. Bantahan ini kontras dengan bukti yang dikumpulkan KPK, termasuk uang tunai Rp2,6 miliar yang disita.
6. Kasus DJKA: Pintu Masuk Penyelidikan dari Jual Beli Jabatan
Baca Juga:OTT Bupati Sudewo, Gerindra Jateng Dukung Penuh Penegakan Hukum dari KPK
KPK mengungkapkan bahwa kasus jual beli jabatan menjadi "pintu masuk" untuk menelusuri dan menetapkan Sudewo sebagai tersangka dalam kasus suap proyek jalur kereta api DJKA.
Ini menunjukkan bagaimana satu kasus korupsi bisa membuka tabir kasus lainnya, mengungkap jaringan kejahatan yang lebih luas.
Sudewo sendiri sudah dua kali diperiksa terkait kasus DJKA, bahkan sempat mengklaim uang yang diterimanya adalah "pendapatan dari DPR RI".
7. Reaksi Warga Pati: Kegembiraan dan Harapan Baru
Penangkapan Sudewo disambut gembira oleh Masyarakat Pati Bersatu. Mulyati, salah satu perwakilan, menyatakan "perjuangan kita enggak sia-sia."
Baca Juga:Deretan Kontroversi Kebijakan Bupati Pati Sudewo Sebelum Berakhir di Tangan KPK
Warga Pati telah berulang kali berunjuk rasa dan mengirimkan surat ke KPK menuntut pengusutan kasus korupsi Sudewo.
Penangkapan ini menjadi harapan baru bagi mereka untuk pemerintahan yang lebih adil, transparan, dan peduli terhadap masyarakat, terutama di tengah bencana banjir yang melanda Pati.
Penetapan Sudewo sebagai tersangka dan penahanannya di Rutan KPK menjadi babak baru dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Kasus ini tidak hanya menyoroti praktik jual beli jabatan yang merusak tatanan birokrasi, tetapi juga menunjukkan komitmen KPK dalam menindak tegas pejabat yang menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi.
