- Gubernur Jateng minta kepala daerah kendalikan harga pangan jelang Ramadan 2026 cegah lonjakan dan permainan harga.
- Setiap kabupaten/kota wajib memasang papan pantau harga komoditas terbaru di pasar induk untuk transparansi.
- Pengendalian distribusi penting agar sentra produksi tidak kekurangan pasokan; perluasan LP2B juga ditekankan.
SuaraJawaTengah.id - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, pengendalian harga pangan jelang Ramadan dan Idulfitri 2026 menjadi perhatian utama bagi seluruh kepala daerah di wilayahnya.
Ia meminta agar jangan sampai ada lonjakan harga pangan akibat distribusi tersendat maupun permainan pasar.
“Tidak boleh ada sumbatan distribusi, tidak boleh ada permainan harga. BUMD harus hadir,” tegas Luthfi dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Koridor Ekonomi, Perdagangan, Investasi, dan Pariwisata (Keris) Jawa Tengah, di Semarang, Rabu 11 Februari 2026.
Dibeberkan dia, kebutuhan masyarakat akan meningkat saat Ramadan dan Idulfitri. Karena itu, pengendalian harga harus dilakukan sejak awal, terutama untuk komoditas strategis seperti cabai, bawang merah, beras, dan minyak goreng.
Baca Juga:7 Langkah Cepat Pemprov Jateng Atasi Bencana di Jepara, Kudus, dan Pati
“Kebutuhan masyarakat meningkat, maka potensi kenaikan harga juga meningkat. Itu harus dikendalikan oleh para bupati dan wali kota di wilayah masing-masing,” ujarnya.
Luthfi juga meminta setiap kabupaten/kota memasang dashboard (papan pantau) harga komoditas di pasar-pasar besar atau induk yang rutin diperbarui, agar masyarakat dapat memantau langsung perkembangan harga.
“Dashboard harga itu harus ada di pasar dan terus di-update. Biar masyarakat tahu, transparan, dan tidak ada permainan harga. Itu tanggung jawab pemerintah setempat,” tegasnya.
Ia mengingatkan daerah sentra produksi tidak boleh sampai mengalami kekurangan pasokan akibat distribusi yang tidak terkendali.
“Jangan sampai daerah sentra malah kekurangan. Distribusi harus dikawal,” katanya.
Baca Juga:Revolusi Anti-Rob: Jateng Gunakan Pompa Tenaga Surya, Hemat Biaya Operasional hingga Jutaan Rupiah
Selain pengendalian inflasi, Luthfi menekankan pentingnya menjaga lahan pertanian melalui percepatan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Saat ini, sekitar 1,3 juta hektare lahan pertanian di Jawa Tengah harus dipertahankan.
“Lahan pertanian harus kita pertahankan. Produksi pangan harus kita tingkatkan, teknologi pertanian harus kita dorong,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Tengah Mohamad Noor Nugroho mengatakan inflasi Jawa Tengah pada Januari 2026 tercatat 2,83 persen secara tahunan (year on year/yoy) dengan deflasi 0,35 persen secara bulanan (month to month/mtm).
“Inflasi Jawa Tengah masih berada dalam rentang sasaran dan relatif terjaga. Deflasi Januari terutama didorong kelompok makanan, minuman, dan tembakau seiring masuknya masa panen dan normalisasi permintaan pasca-Nataru,” kata Nugroho.
Namun, ia mengingatkan risiko kenaikan harga pada momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) tetap perlu diantisipasi.
“Secara historis, komoditas seperti beras dan aneka cabai sering menjadi penyumbang inflasi saat Ramadan dan Idulfitri. Karena itu penguatan pasokan dan kelancaran distribusi menjadi kunci,” ujarnya.
