- Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah menekankan penguatan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi untuk mencegah penyelewengan yang merugikan petani.
- Pemerintah harus memastikan ketersediaan dan ketepatan waktu distribusi pupuk sebanyak 1.434.190 ton sesuai jadwal musim tanam di Jawa Tengah.
- Pemerintah daerah perlu memperkuat verifikasi data melalui sistem e-RDKK guna menjamin transparansi serta akurasi penerima bantuan pupuk bersubsidi tersebut.
SuaraJawaTengah.id - Pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di Jawa Tengah harus terus diperkuat guna mencegah penyelewengan yang merugikan petani.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengatakan, pihaknya ingin memastikan alur distribusi dari produsen sampai ke tangan penerima berjalan dengan transparan, dan jelas.
“Karena itu harus bisa kita awasi bersama. Tidak boleh ada lagi yang ditutupi-tutupi. Aturan harus jelas supaya tidak ada lagi permainan di lapangan yang merugikan petani,” ungkapnya.
Kakung, sapaan akrab Sarif, mendorong perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi agar distribusi lebih efektif dan manfaatnya benar-benar dirasakan petani.
Baca Juga:DPRD Jateng Soroti Jalur Maut Silayur Semarang: Tegakkan Aturan atau Korban Terus Berjatuhan!
“Ketersediaan pupuk subsidi harus dipastikan tersedia di seluruh lini pada setiap memasuki musim tanam,” sebut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Data dari PT Pupuk Indonesia, alokasi pupuk subsidi di Jawa Tengah pada 2026 ini sebesar 1.434.190 ton. Hingga Mei ini, serapan mencapai 39%.
Menurut Kakung, ketepatan waktu distribusi pupuk juga sangat penting karena pemupukan tanaman memiliki jadwal tertentu sesuai usia tanaman.
“Keterlambatan distribusi pupuk, tentu berpotensi mengganggu produktivitas dan hasil panen petani,” jelas legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banyumas dan Cilacap ini.
Kakung mengingatkan, konflik geopolitik global juga dapat berdampak terhadap rantai pasok bahan baku pupuk.
Baca Juga:Harga Sayur Lebih Stabil Setelah Ada MBG, Petani Boyolali Harap Program Terus Berlanjut
“Jika perang di Timur Tengah berkepanjangan, faktor produksi pupuk tentu bis ikut terganggu. Karena itu, juga harus ada langkah antisipasi agar pupuk subsidi tetap tersedia,” tegasnya.
Sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) penerimaan pupuk subsidi, kata Kakung, juga harus memperkuat peran pemerintah daerah dalam memastikan data penerima pupuk bersubsidi lebih akurat.
“Tim verifikasi dan validasi distribusi pupuk juga diperkuat dengan melibatkan unsur Dinas Pertanian daerah serta penyuluh pertanian. Dengan pengawasan yang lebih terintegrasi, tentu kita berharap distribusi pupuk bersubsidi semakin tepat waktu, tepat jumlah, dan transparan,” tandasnya.
