- Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah meminta pemerintah daerah melakukan langkah antisipatif menghadapi musim kemarau yang lebih kering pada 2026.
- Petani didorong mempercepat masa tanam serta memanfaatkan varietas adaptif agar produksi pangan tetap terjaga meski curah hujan menurun.
- Pemerintah daerah perlu memetakan wilayah kekeringan dan mengoptimalkan infrastruktur air guna memperkuat ketahanan pangan di seluruh Jawa Tengah.
SuaraJawaTengah.id - Pemerintah provinsi Jawa Tengah maupun kabupaten/kota diminta untuk segera melakukan langkah antisipatif menghadapi musim kemarau 2026.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengatakan, salah satu yang harus mendapat perhatian adalah sektor produksi pangan bisa terjaga, meski curah hujan diprediksi mulai menurun pada Mei mendatang.
“Pemerintah daerah bisa segera mendorong petani untuk melakukan percepatan masa tanam di berbagai sentra produksi, atau penyesuaian pola tanam untuk memanfaatkan sisa air hujan sebelum memasuki puncak kemarau,” ungkapnya.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim kemarau 2026 datang lebih awal, dan lebih kering dibandingkan rata-rata. Sebagian besar wilayah di Indonesia memasuki kemarau pada April-Juni 2026, dengan puncaknya diperkirakan terjadi pada Agustus.
Baca Juga:Waspada! Semarang Diguyur Hujan Ringan Hari Ini, Berpotensi Terjadi Cuaca Ekstrem
Menurut Kakung, sapaan akrab Sarif Abdillah, hal yang tak kalah penting adalah pemetaan wilayah rawan kekeringan, hingga penguatan sistem peringatan dini.
“Termasuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber air, mulai dari embung, sumur dalam, hingga sistem irigasi perpompaan guna menjaga ketersediaan air di lahan pertanian,” sebut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
![Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah. [Istimewa]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/04/08/93536-wakil-ketua-dprd-jawa-tengah-sarif-abdillah.jpg)
Kakung pun mendorong petani memanfaatkan varietas padi adaptif guna mengantisipasi potensi kekeringan akibat musim kemarau ini.
“Pemerintah daerah harus bergerak bersama dengan petani, penyuluh, forkompinda dan seluruh stakeholder agar produksi pertaniaan khususnya pangan tetap optimal,” kata legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banyumas dan Cilacap ini.
Sinergi, jelas Kakung menjadi kunci. Di mana semua tidak boleh menunggu dampak terjadi, baru bertindak.
Baca Juga:Wakil Ketua DPRD Jateng Soroti Nasib Nelayan Tradisional: Sulit Melaut Akibat Keterbatasan Alat
“Produksi pertanian harus tetap terjaga agar ketahanan pangan Jawa Tengah tetap kuat,” tegas Kakung.
Pemda, juga bisa secara aktif melaporkan perkembangan produksi pertanian di wilayah masing-masing kepada provinsi sebagai bagian dari upaya monitoring dan evaluasi.
“Ketahanan pangan adalah fondasi. Kita harus pastikan Jawa Tengah tetap menjadi lumbung pangan nasional, bahkan dalam kondisi iklim yang menantang,” tandasnya.
