- Pengamat Ina Liem menyatakan kasus korupsi Rektor Unsoed pada Jumat (28/8/2026) membuka kesempatan evaluasi tata kelola PTN.
- Pemerintah didorong memanfaatkan kasus tersebut untuk melaksanakan audit menyeluruh terhadap seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia.
- Audit diperlukan pada berbagai sektor anggaran kampus untuk memastikan efektivitas mekanisme pencegahan penyimpangan dan korupsi.
SuaraJawaTengah.id - Kasus korupsi yang menjerat Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) menjadi perhatian terhadap tata kelola perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia.
Pengamat Pendidikan Ina Liem menilai kasus tersebut tidak semestinya hanya dilihat sebagai persoalan di satu kampus.
Ina justru menilai pengungkapan kasus tersebut sebagai preseden baik karena membuka kesempatan untuk mengevaluasi tata kelola PTN secara lebih luas.
"Menurut saya ini justru preseden baik. Korupsi di dunia pendidikan bukan baru ada ketika KPK menangkap Rektor Unsoed. Korupsi di dunia pendidikan kita sudah sistemik dan masif, tetapi selama ini relatif sedikit yang benar-benar masuk ke proses hukum," kata Ina saat dihubungi, Jumat (28/8/2026).
Baca Juga:KPK Bongkar Modus Jual-Beli Kursi Unsoed: Rektor Beri Akses User ID untuk Loloskan Camaba
Menurut dia, pemerintah dan aparat penegak hukum tidak seharusnya menunggu adanya operasi tangkap tangan (OTT) atau kasus yang menjadi perhatian publik untuk melakukan pemeriksaan terhadap perguruan tinggi.
Ina menilai kasus yang terjadi di Unsoed dapat menjadi momentum untuk melakukan audit terhadap PTN di Indonesia secara menyeluruh.
"Jadi jangan menunggu ada OTT atau kasus viral baru dilakukan pemeriksaan. Justru kasus Unsoed harus menjadi momentum untuk melakukan audit menyeluruh terhadap PTN di Indonesia," ujarnya.
Ia mengatakan pemeriksaan tidak cukup hanya dilakukan terhadap kampus yang lebih dulu tersangkut perkara hukum. Menurutnya, evaluasi perlu mencakup berbagai aspek pengelolaan perguruan tinggi negeri.
"Kalau hanya kampus yang kebetulan tertangkap yang diperiksa, kita sedang memberantas kasus. Padahal saya yakin masih banyak sekali PTN di Indonesia yang perlu di audit, mulai dari penerimaan mahasiswa jalur mandiri, pengadaan barang dan jasa, dana bantuan, dana hibah, dsb," tuturnya.
Baca Juga:Sidang Korupsi Fadia Arafiq: Eks Ajudan Bongkar Titipan Uang OPD untuk THR dan Ribuan Parsel
Ina menilai sejumlah sektor dalam tata kelola PTN perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan pengelolaan penerimaan maupun penggunaan anggaran. Audit secara menyeluruh dinilai penting untuk mengetahui apakah mekanisme pengawasan yang berjalan selama ini sudah cukup mencegah penyimpangan.
"Pertanyaan yang lebih penting adalah: seberapa sehat tata kelola perguruan tinggi negeri kita?" pungkas Ina.
