- Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menetapkan Kabupaten Demak dan Semarang sebagai model penurunan stunting dalam rapat di Semarang, Selasa, 22 September 2026.
- Prevalensi stunting Jawa Tengah mencapai 9,93 persen pada triwulan II 2026, dengan disparitas tinggi di beberapa kabupaten seperti Wonosobo dan Purworejo.
- Pemerintah pusat dan daerah menegaskan pentingnya komitmen bersama serta sinergi program untuk mereplikasi keberhasilan penanganan stunting secara nasional.
SuaraJawaTengah.id - Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menyatakan akan menjadikan kesuksesan Kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang sebagai role model dalam penanganan tengkes (stunting) di wilayahnya. Sebab, dua daerah tersebut mampu menekan angka prevalensinya mencapai sekitar dua persen.
Hal itu disampaikan Luthfi dalam acara Rapat Koordinasi Teknis dan Advokasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara di Hotel Novotel, Kota Semarang, Selasa, 22 September 2026.
Berdasarkan data triwulan II tahun 2026, prevalensi stunting Jawa Tengah sebesar 9,93%. Meski tren angka prevalensinya sejak 2024 terus turun, namun masih ada kesenjangan atau disparitas antarwilayah.
Misalnya, Wonosobo 18,05%, Purworejo 16,62%, Banjarnegara 16,24%, Kabupaten Magelang 15,82%, dan Kabupaten Tegal 15,59%, sementara daerah lain sudah ada yang di bawah 10% seperti Demak dan Kabupaten Semarang sudah 2%.
Baca Juga:Berkah Pameran di MTQ Nasional 2026, UMKM Jateng Raup Transaksi Tembus Rp2,4 Miliar
Oleh karena itu, ia akan menjadikan Demak dan Kabupaten Semarang jadi role model. Dinas-dinas yang ada di provinsi dan kabupaten/kota diinstruksikan untuk mengamati, meniru, dan memodifikasi terhadap praktik baik dan upaya yang dilakukan oleh dua daerah tersebut.
“Seluruh daerah saya minta agar belajar dengan Demak dan Semarang," katanya.
Menurut Luthfi, penanganan strunting perlu dilakukan bersama-sama secara komprehensif sesuai dengan kewenangan masing-masing, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa.
Dibeberkan dia, daerah dengan angka prevalensi stunting tinggi disebabkan oleh sejumlah faktor. Mulai dari kurang gizi, lingkungan yang kurang bersih, pola hidup, dan sebagainya.
Oleh karena itu, lanjut Luthfi, daerah-daerah yang angka stuntingnya masih tinggi diharapkan dilakukan pendataan secara valid, sehingga penanganannya bisa benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan.
Baca Juga:Ancaman Suhu Bumi Kian Nyata, Wakil Ketua DPRD Jateng Dorong Sekolah Masukkan Isu Iklim ke Kurikulum
Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumberdaya Manusia Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), Eddy Cahyono Sugiarto, mengatakan prevalensi stunting nasional saat ini sudah 19,8%. Sementara target pada 2029 harus mencapai 14-15% sehingga masih butuh sekitar 4% yang harus dikejar untuk sisa waktu.
Komitmen kepala daerah dan instansi terkait sangat penting, karena stunting harus ditangani secara bersama-sama. Inatansi berbagai sektoral juga perlu digerakkan, karena stunting juga berkaitan dengan gizi, lingkungan, sanitasi, infrastruktur, dan lainnya.
"Tadi juga ada good lessons (pelajaran baik) dari dua kabupaten, yang akan kami replika untuk ditiru di daerah lain, tidak hanya regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara tapi seluruh Indonesia. Semoga apa yang sudah dilakukan Jawa Tengah ini bisa menjadi trigger (pemicu) daerah lain melakukan langkah serupa," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Budi Setiyono, mengatakan persoalan stunting di Indonesia belum selesai. Penanganan stunting juga akan disinergikan dengan program makan bergizi gratis (MBG), khususnya untuk ibu hamil, menyusui, dan balita non PAUD. Diharapkan sinergisitas ini bisa lebih efektif karena tersedia dukungan bagi daerah untuk mendayagunakan target sasaran sesuai dengan tujuan MBG.
