- Wakil Ketua DPRD Jateng Sarif Abdillah meminta pemda mengubah paradigma penanggulangan bencana menjadi preventif.
- Pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran APBD untuk investasi pencegahan dan mitigasi risiko bencana sejak perencanaan.
- Penguatan mitigasi di tingkat komunitas bertujuan mengurangi kerugian ekonomi serta melindungi keselamatan warga dari bencana.
SuaraJawaTengah.id - Pemerintah daerah (Pemda) diminta mengubah paradigma penanggulangan bencana dari pendekatan reaktif menjadi preventif berbasis mitigasi.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah menegaskan, investasi dalam pencegahan dan pengurangan risiko bencana harus menjadi prioritas agar dampak terhadap keselamatan masyarakat, lingkungan, dan perekonomian dapat ditekan.
"Semua Pemda perlu membangun ketangguhan bencana melalui paradigma baru yang responsif dan antisipatif. Pendekatan lama yang cenderung reaktif, harus diganti melalui penguatan upaya mitigasi dan investasi kebencanaan sejak tahap perencanaan," ungkapnya.
Kakung, sapaan akrab Sarif menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam memahami karakteristik, kebutuhan, dan risiko kebencanaan di masing-masing wilayah.
Baca Juga:Bukan Sekadar Jualan, UMKM Kuliner Semarang Diajak Ubah Chat WhatsApp Jadi Omzet
"Pemahaman tersebut menjadi bagian penting dalam membangun kebijakan kebencanaan yang sesuai dengan kondisi daerah," sebut Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jateng ini.
Kakung menegaskan, upaya antisipasi dan mitigasi bencana perlu masuk dalam perencanaan Pemda. Karena itu, ketika anggaran publik dialokasikan untuk pembangunan, penggunaannya tidak hanya diarahkan pada pembangunan infrastruktur.
"Tetapi juga untuk mendukung berbagai kebutuhan mitigasi bencana melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)," terangnya.
Menurutnya, upaya mitigasi perlu diperkuat sejak tingkat komunitas agar masyarakat memiliki kapasitas
untuk mengenali ancaman, memahami langkah evakuasi, dan merespons potensi bencana secara cepat.
Baca Juga:Jangan Cuma Dilestarikan, Wakil Ketua DPRD Jateng Sebut Budaya Lokal Butuh Inovasi Agar Mendunia
Langkah tersebut juga penting untuk mengurangi ketergantungan pada pembiayaan penanganan darurat dan pemulihan setelah bencana terjadi.
"Anggaran mitigasi bukan beban negara, melainkan investasi untuk menyelamatkan nyawa, melindungi lingkungan, dan mengurangi kerugian ekonomi," jelas legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banyumas dan Cilacap ini.
Kakung menegaskan, penguatan mitigasi harus menjadi bagian penting dari kebijakan penanggulangan bencana nasional.
"Dengan perencanaan dan pembiayaan yang memadai, pemerintah diharapkan tidak hanya mampu merespons bencana, tetapi juga mengurangi risiko dan melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi," tandasnya.
