- Ribuan mantan pekerja Sritex Group yang terkena PHK akibat kepailitan perusahaan mendesak BPI Danantara segera mengambil alih aset.
- Desakan tersebut bertujuan agar pembayaran pesangon senilai Rp365 miliar segera terealisasi di tengah kesulitan ekonomi yang dialami buruh.
- Tim Hukum KSPN dan SPSI menyampaikan tuntutan tersebut pada Senin, 9 November 2026, demi kepastian nasib eks karyawan.
Karena itu, Nanang berharap pengambilalihan Sritex Group oleh Danantara tidak sekadar menyelesaikan persoalan aset, tetapi juga membuka kembali kesempatan kerja bagi mantan karyawan.
"Harapannya setelah diakuisisi Danantara, teman-teman ini bisa bekerja lagi di Sritex Group. Kami sangat mendukung pemerintah melalui Danantara mengambil alih Sritex Group," katanya.
Minta Audiensi dengan Danantara hingga Presiden
KSPN dan SPSI juga berencana melakukan audiensi dengan Danantara, bahkan berharap dapat bertemu Presiden untuk menyampaikan langsung persoalan yang dihadapi mantan pekerja.
Baca Juga:Biaya Giling Padi Bisa Hemat 60 Persen, Pemprov Jateng Perluas Elektrifikasi Penggilingan
Nanang menilai penyelesaian persoalan kepailitan Sritex membutuhkan dukungan pemerintah dan keterlibatan berbagai pihak, termasuk DPR dan Presiden.
Menurutnya, keterlibatan negara menjadi penting karena nilai aset yang besar dan kondisi industri tekstil yang membutuhkan investasi tidak sedikit.
"Kami ingin beraudiensi dengan Danantara, bahkan berharap bisa bertemu Presiden. Kami memahami pemecahan masalah kepailitan Sritex ini membutuhkan campur tangan politik, dukungan DPR dan Presiden tentunya," ujarnya.
Dia mengaku akan sangat kecewa apabila Danantara pada akhirnya membatalkan rencana pengambilalihan aset Sritex Group. Sebab, menurutnya, belum tentu ada investor swasta yang bersedia mengambil alih perusahaan dengan nilai aset hampir Rp10 triliun beserta tantangan pemulihan industrinya.
"Tentu kalau Danantara membatalkan niatnya, kami akan sangat kecewa. Kalau swasta, apakah ada yang mau mengakuisisi Rp10 triliun? Maka kami berharap besar kepada pemerintah," imbuhnya.
Baca Juga:Anak Rentan jadi Target Utama Perekrutan Kelompok Radikal di Ruang Digital
Senada, kuasa hukum dari SPSI, Asnawi, menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah memastikan hak-hak buruh segera dibayarkan.
Dia berharap apabila Danantara memang berminat mengambil alih aset Sritex Group, proses tersebut dapat segera direalisasikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
"Intinya hak para buruh segera dibayar. Kalau pun Danantara yang ingin mengakuisisi, ya segera saja biar bisa untuk membayar pesangon para pekerja. Karena tidak semua eks karyawan ini berada di usia produktif, sehingga mau melamar pekerjaan lain juga susah," kata Asnawi.
Sampaikan Tujuh Sikap
Melalui pernyataan sikap bersama, Tim Hukum KSPN dan SPSI menyampaikan tujuh poin terkait penyelamatan Sritex Group.
Pertama, mendukung penuh rencana BPI Danantara mengambil alih aset Sritex Group melalui mekanisme hukum kepailitan yang sah agar fasilitas produksi kembali beroperasi dan menyerap pekerja terdampak.
