Dinilai Persulit Siswa Berprestasi, Gubernur Jateng Terobos Aturan Zonasi

Selain terkait penambahan kuota jalur berprestasi, Ganjar juga mempersoalkan aturan bahwa yang tercepat mendaftar akan mendapatkan prioritas. Menurutnya, aturan itu tidak fair dan akan mempersulit masyarakat.

"Kalau daftarnya cepet-cepetan, ya akan terjadi gejolak di masyarakat. Contoh saja di SMA 1, SMA 3, dan SMA 5 Semarang, sekolah favorit tapi satu zonasi. Kalau sistemnya cepet-cepetan, dalam hitungan menit saja itu sudah penuh kuotanya. Yang berprestasi tapi tidak masuk kan pasti nggondok," tandasnya.

Ganjar berharap, pihak Kementerian dapat mengevaluasi untuk melakukan perbaikan. Sehingga, pada saat PPDB online SMA dilaksanakan serentak pada 1 Juli nanti, tidak ada gejolak di masyarakat.

"Harapan kita agar tidak terjadi satu sistem yang merugikan masyarakat, orang tua dan anak-anak. Dan pemerintah harus memastikan bahwa seluruh anak harus mendapatkan sekolahan. Itu harus," tambahnya.

Baca Juga: Tuai Protes, Sistem Zonasi PPDB Online DIY 2019/2020 Diperluas

Apabila usulan penambahan kuota jalur prestasi dan usulan terkait tata cara pendaftaran tersebut diakomodasi, Jawa Tengah akan melakukan perubahan peraturan gubernur (pergub) soal PPDB.

"Tidak sulit, soal Pergub PPDB bisa langsung saya eksekusi. Saya juga sebenarnya sudah menyiapkan plan B jika usulan ini diterima, yakni hanya dengan menambahkan pasal khusus dalam Pergub. Itu sudah kami siapkan," tukasnya.

Sembari menunggu hasil rakor dari Kementerian Pendidikan, Ganjar membuka lebar aduan dan masukan dari masyarakat terkait PPDB online melalui kanal media sosial miliknya. Ia berharap, akan ada masukan dari masyarakat terkait sistem ini.

"Silahkan kalau masyarakat memiliki masalah terkait PPDB dapat lapor k saya, bisa lewat twitter, instagram, facebook atau aplikasi laporgub. Saya tunggu masukannya mulai hari ini sampai lima hari ke depan," tutupnya.

Kontributor : Adam Iyasa

Baca Juga: Ratusan Anak Gagal Masuk Sekolah, Sistem PPDB Online Bermasalah?