Ada SD Mau Adakan KBM Tatap Muka, Nada Bicara Bupati Banyumas Meninggi

SuaraJawaTengah.id - Bupati Banyumas Achmad Husein dengan nada tinggi menolak adanya Sekolah Dasar di Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas yang akan mengajukan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) secara tatap muka.

Meskipun sekolah tersebut telah menerapkan protokol kesehatan secara ketat, dalam pengaturan KBM, namun Husein keukeuh memiliki alasan lain.

"Kalau fasilitas, sarana, oke lah ya, saya rasa mereka bisa. Cuma kalau disemprot disinfektan setiap hari kayak gini, tidak akan mungkin. Ini kan cuma demonstrasi, tapi pelaksanaan pasti tidak akan bisa. Karena biayanya akan sangat mahal," kata Husein, Selasa (25/8/2020).

Alasan lainnya yaitu keyakinan Husein bahwa sekolah belum mampu menerapkan jaga jarak. Entah dari guru, maupun siswa.

Baca Juga: Anggota DPRD Banyumas yang Terkonfirmasi Positif Virus Corona Bertambah

Ia memperlihatkan contoh nyata saat wawancara ini berlangsung.

"Coba lihat, coba lihat saja, diri sendiri kalian ini loh. Ini bisa ga jaga jarak, apalagi anak kecil, Oleh sebab itu harus hati-hati. Orang bapak-bapak saja tidak bisa jaga jarak. Mau dibilangin kayak apa coba kayak gitu, bisa? Ga bisa. Udah lah sabar aja," jelasnya sambil menunjuk sekitar dengan nada tinggi.

Ia tidak mau disalahkan jika nantinya ada penularan Covid-19 di lingkungan sekolah.

Dirinya tetap pada pendirian untuk tidak membuka sekolah jika angka Reproduksi Efektif (Rt) belum memenuhi syarat.

"Kecuali, yang disebut dengan Rt sudah betul-betul di bawah angka 1. Itu saja kalau naik lagi harus risiko dibatalin. Jadi kita harus lihat Rt di bawah 1 harus lama, paling tidak minimal 10 hari. Sekarang Rt-nya masih di atas 1. Ya sudah sabar aja, mau saya di-bully, dimarahin silakan saja, demi kepentingan masyarakat kok," ujarnya.

Baca Juga: Pulang Kegiatan dari Jawa Barat, Dua Anggota DPRD Banyumas Positif Covid-19

Sementara itu, Kepala Sekolah SDN 2 Pliken, Prasetija Rini menjelaskan pengajuan KBM tatap muka bukan tanpa alasan.

Ia banyak mendapat desakan dari wali murid yang merasa keberatan dengan adanya sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

"Wali murid itu kesulitannya di kuota. Lalu anak-anak belajar dengan orang tua, terus terang saja mereka mengeluhkan pekerjaannya banyak yang berkurang. Karena di sini lingkungan buruh, terutama bungkus tempe," jelasnya.

Dalam sehari, menurut Prasetija, para buruh tersebut bisa menghasilkan Rp 10 ribu.

Namun karena harus mengajari anak, mereka kehilangan penghasilan tersebut.

"Makanya kita menyiapkan ini, protokol kesehatan sudah kami lakukan semua. Sarung tangan tiap siswa sudah disediakan. Terus kita juga bagi shift tiap kelas. Biasanya satu kelas 25 siswa, ini kita siapkan 10 kursi dan meja. Jadi kita bagi dua, jam 7 sampai 9 terus kedua jam 10 sampai 12. Setelah shift pertama kita semprot dengan disinfektan. Anak-anak juga kita imbau untuk membawa taplak sendiri," terangnya.

Namun Prasetija menyadari bahwa fakta di lapangan akan berbeda dengan apa yang direncanakan.

Dirinya menyerahkan kembali semua kepada peraturan daerah yang berlaku terkait KBM tatap muka.

Kontributor : Anang Firmansyah