Prosesnya Ribet, Bupati Sragen Minta Penggunaan Kartu Tani Ditunda

SuaraJawaTengah.id - Petani Kabupaten Sragen  dinilai belum siap menggunakan kartu tani untuk menebus pupuk bersubsidi dari kementrian Pertanian atau Kementan. Sebab, penggunaan kartu tani juga dirasa kurang familiar untuk petani di Sragen

Dilansir dari Solopos.com jaringan Suara.com, Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati mengusulkan kewajiban penggunaan kartu tani ditunda. Menurutnya petani Bumi Sukowati belum siap menggunakan sistem tersebut, sehingga minta ditunda sampai tahun 2021 mendatang.

Yuni, sapaan Bupati, saat ditemui wartawan belum lama ini di ruang kerjanya, menyampaikan pekan lalu sempat dilakukan rapat kecil.

Yakni rapat bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distan Ketapang), BRI, Petrokimia, penyalur pupuk, dan perwakilan petani.

"Saya mendengarkan dulu penjelasan mereka. Ternyata dari sekian ribu kartu tani itu belum siap dan ada yang sudah terdistribusikan. Dari pihak petani ternyata banyak yang belum siap karena penggunaan kartu tani itu ribet,” ujarnya.

Yuni sempat menanyakan kondisi di lapangan ke Distan Ketapang Sragen dan dari dinas tersebut juga menyampaikan kondisi di lapangan belum siap.

Oleh sebab itu, Bupati Yuni Sukowati menyarankan supaya kewajiban penggunaan kartu tani itu ditunda sampai tahun depan.

"Penundaan itu diusulkan ke Kementan dengan pengiriman surat sambil menunggu proses verifikasi. Kalau terkait kuota pupuk memang secara nasional turun," kata Bupati Sragen.

Dia menambahkan selama ini Pemkab Sragen sudah mengusulkan pengadaan pupuk sesuai RDKK atau rencana definitif kebutuhan kelompok, tetapi kuota itu yang menentukan pusat.

Baca Juga: Ancam Penjarakan Petani yang Pakai Jebakan Listrik, Bupati Sragen Diprotes

Kepala Distan Ketapang Sragen Eka Rini Mumpuni Titi Lestari, menyampaikan selama ini distributor melakukan sosialisasi terkait kartu tani kepada petani. Sosialisasi itu dilakukan secara roadshow di kecamatan-kecamatan.

Dia mengatakan sosialisasi kartu tani ke petani itu digelar distributor dengan menggundang produsen, dinas, dan BRI.

"Yang diundang ketua gabungan kelompok tani dan ketua kelompok tani. Mereka nantinya meneruskan ke semua anggotanya. Kalau semua petani diundang tidak memungkinkan karena ada 108.000-an orang petani yang terdaftar di RDKK," ujar Eka Rini.