SuaraJawaTengah.id - Pengadilan Negeri Purwokerto saat ini tengah mengadili kasus perdata yang tegolong langka. Pasalnya, ada salah satu keluarga pasien di Kabupaten Banyumas yang tidak terima anggotanya meninggal dunia di Rumah Sakit Dadi Keluarga (RSDK) Purwokerto dimakamkan dengan protokol kesehatan.
Kasus ini bahkan sampai berlanjut ke meja hijau dan disidangkan perdana pada hari, Rabu (20/1/2021) di Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto.
Sidang kasus ini dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Vilia Sari beserta Hakim Anggota Rahma Sari Nilam Panggabean dan Arief Yudiarto. Namun salah satu tergugat yakni Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) tidak hadir dalam persidangan, sehingga majelis hakim menunda sidang tersebut.
"Hadir kembali pada persidangan tersebut hari Rabu tanggal 10 Februari 2021, sambil menunggu KARS dari Jakarta," kata Majelis Hakim, Vilia dalam persidangan di PN Purwokerto, Rabu (20/1/2021).
Baca Juga: Heboh! Perkara Mobil, Dewi Firdauz Digugat Anak Kandungnya Sendiri
Kasus tersebut bermula saat pasien bernama Hanta Novianto (52) warga Kelurahan Teluk, Purwokerto Selatan meninggal dengan status Pasien Dalam Pengawasan (PDP) di RS Dadi Keluarga.
Ayong (58), istri pasien yang menggunggat tak terima jika anggota keluarga dinyatakan covid padahal negatif. Pihak keluarga kemudian mengajukan gugatan kepada RS Dadi Keluarga melalui kuasa hukum Dwi Amilono SH, pada Bulan Desember lalu.
"Suami masuk ke RSDK pada 26 April 2020 lalu. Terus meninggal pada 28 April dan dinyatakan positif Covid-19. Kami merasa dirugikan. Saat sakit, korban dibawa ke RS. Oleh pihak RS dinyatakan positif covid. Pemakaman pun dilakukan secara covid. Saya bahkan sempat dikucilkan," jelasnya.
Saat pertama masuk Ayong menyebut, suaminya mengidap penyakit paru-paru jadi waktu itu belum dicek melalui rapid.
Kuasa hukum Penggugat, Dwi Amilono menambahkan, kliennya menuntut ganti rugi materiil senilai Rp 335 juta dan Imateriil Rp 5 Miliar. Sehingga totalnya senilai Rp 5,335 Miliar.
Baca Juga: Wajibkan Pendatang Tes Antigen, Bupati Banyumas Gandeng Kabupaten Tetangga
"Gugatan yang dilayangkan yaitu tentang pasal KUH Perdata 1365 1367. Gugatan perdata dengan tuntutan Rp 5 miliar lebih," tuturnya.
Berita Terkait
-
Gegara Tegur Pria Pakai Knalpot Brong di Area IGD, Satpam RS di Bekasi Dianiaya Hingga Kejang
-
RUU KUHAP Usulkan Larangan Liputan Langsung Sidang: Ancaman Bagi Kebebasan Pers!
-
Puncak Arus Mudik Terjadi Hari Ini, Polda Jateng Terapkan One Way dari Tol Kalikangkung hingga Bawen
-
Hasto Jadi Tersangka, Febri Diansyah Diperiksa KPK! Ada Apa dengan Kasus Harun Masiku?
-
Bantah Ada Unsur Politik, Jaksa Tegaskan Kasus Hasto Kristiyanto Murni Penegakkan Hukum
Terpopuler
- Dedi Mulyadi Sebut Masjid Al Jabbar Dibangun dari Dana Pinjaman, Kini Jadi Perdebatan Publik
- Baru Sekali Bela Timnas Indonesia, Dean James Dibidik Jawara Liga Champions
- Terungkap, Ini Alasan Ruben Onsu Rayakan Idul Fitri dengan "Keluarga" yang Tak Dikenal
- Yamaha NMAX Kalah Ganteng, Mesin Lebih Beringas: Intip Pesona Skuter Premium dari Aprilia
- JakOne Mobile Bank DKI Bermasalah, PSI: Gangguan Ini Menimbulkan Tanda Tanya
Pilihan
-
Hasil Liga Thailand: Bangkok United Menang Berkat Aksi Pratama Arhan
-
Prediksi Madura United vs Persija Jakarta: Jaminan Duel Panas Usai Lebaran!
-
Persib Bandung Menuju Back to Back Juara BRI Liga 1, Ini Jadwal Lengkap di Bulan April
-
Bocoran dari FC Dallas, Maarten Paes Bisa Tampil Lawan China
-
Almere City Surati Pemain untuk Perpanjang Kontrak, Thom Haye Tak Masuk!
Terkini
-
Ini 7 Amalan Bulan Syawal yang Dianjurkan untuk Dilakukan
-
Jadwal dan Keutamaan Puasa Syawal 2025: Sampai Kapan Kita Bisa Berpuasa?
-
Jangan Paksakan ke Rest Area saat Arus Balik, Ini Tips Istirahat Aman dan Nyaman dari Kapolri
-
Tak Hanya THR, Desa Wunut Tunjukkan Kepedulian Nyata Lewat Jaminan Sosial
-
Nikmati Libur Lebaran, Ribuan Wisatawan dari Berbagai Daerah Ramaikan Saloka Theme Park