SuaraJawaTengah.id - Mudik lebaran tahun ini dilarang oleh pemerintah. Hal itu dilakukan untuk menekan penyebaran Covid-19.
Namun demikian, diperkirakan terdapat masyarakat bakal ada yang nekat melakukan mudik lebaran. Maka butuh antisipasi untuk melakukan pencegahan.
Di Sukoharjo, pemudik atau pendatang yang masuk ke wilayah Kabupaten Sukoharjo bakal dikarantina di Asrama Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali. Kebijakan ini bakal diterapkan saat momen libur perayaan Lebaran 2021.
Dilansir dari Solopos.com, Penjabat (Pj) Sekda Sukoharjo, Budi Santoso, mengatakan Penerapan karantina pemudik dilakukan menyusul larangan mudik saat perayaan Lebaran. Kebijakan ini ditempuh guna mencegah ledakan kasus Covid-19 saat momen libur Lebaran.
"Pemudik dari luar Soloraya bakal dikarantina di Asrama Haji Donohudan, Boyolali. Selama ini, Asrama Haji Donohudan menjadi lokasi isolasi terpadu pasien positif di wilayah Soloraya," katanya di Sukoharjo, Sabtu (3/4/2021).
Budi khawatir terjadi ledakan kasus Covid-19 saat momen Lebaran. Para perantau yang nekat pulang kampung bakal berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat di kampung halaman. Tak menutup kemungkinan terjadi transmisi penularan virus saat mereka berbaur dengan masyarakat di kampung halaman.
Kondisi serupa terjadi saat momen libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tingginya mobilitas penduduk memicu ledakan kasus harian Covid-19 di Indonesia.
"Kami bakal melakukan rapat koordinasi lintas sektoral untuk persoalan ini. Yang jelas, ada penyekatan pemudik di sejumlah lokasi menjelang Lebaran," ujar Budi.
Pemantauan dan Penyekatan
Baca Juga: Mudik Dilarang, Terminal Tirtonadi Tetap Siaga Candi
Saat Lebaran 2020, anggota Satgas Penanganan Covid-19 Sukoharjo melakukan pemantauan dan penyekatan pemudik di Terminal Kartasura dan Terminal Sukoharjo. Mereka memeriksa kendaraan pribadi berpelat luar daerah yang kala itu menjadi zona merah seperti Jakarta, Bandung dan Surabaya.
Lebih jauh, Budi meminta agar masyarakat mengurangi mobilitas dan tetap menjalankan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.
"Secara umum, tren kasus Covid-19 turun selama penerapan pemberlakuka pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro dan program vaksinasi. Namun, jangan kendur untuk menjalankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19," papar dia.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sukoharjo, Toni Sri Buntoro, memperkirakan para perantau memilih menggunakan mobil pribadi dibanding moda transportasi seperti bus dan kereta api seiring larangan mudik Lebaran.
Toni bakal berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya untuk mengantisipasi gelombang mudik saat Lebaran. Dia meminta pemerintah desa proaktif melaporkan jumlah perantau yang pulang ke kampung halaman saat momen Lebaran.
"Perantau asal Sukoharjo paling banyak berasal dari wilayah Sukoharjo bagian selatan seperti wilayah Nguter, Bulu, dan Weru," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- 4 Bohlam Lampu Emergency LED Terbaik Otomatis Nyala saat Mati Listrik, Lebih Aman Tanpa Lilin
Pilihan
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
Terkini
-
Garuda Calling! Bek Kendal Tornado FC Youth Davin Armadheni Dipanggil Seleksi Timnas U-20
-
Sentuh Seribuan Warga, Kapolda Jateng Pimpin Langsung Bakti Kesehatan Gratis di Tegal
-
Neraca Dagang Surplus, Arus Logistik Nasional Terus Bergerak
-
IJD Jadi Motor Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Baru di Jawa Tengah
-
Masih Ada 7 Daerah Belum UHC, Pemprov Jateng Dorong BPJS Jadi Prioritas Daerah