Wacana Penundaan Pemilu 2024, Ternyata Usulan Pertama dari Menteri Presiden Jokowi

"Ada kepentingan tertentu yang tidak menginginkan adanya perubahan yang mengejutkan," kata Wijayanto.

Penundaan Pemilu 2024 menimbulkan spekulasi di antaranya:

• Mengamankan proyek-proyek perpindahan ibu kota
• Mengamankan paket Omnimbus Law yang diminta MK untuk direvisi.
• Parpol-parpol yang tidak siap berkompetisi 2024.
• Kekhawatiran kalau rezim nanti berubah, ada banyak kasus yang terungkap.

"Muncul di permukaan, bisa kasus apa saja," lanjut Wijayanto yang juga menambahkan, penundaan Pemilu 2024 juga dinikmati oleh "Mereka yang ada status quo itu akan bertahan, baik di DPR maupun kementerian, tentu saja di Istana."

Sejauh mana peluang penundaan Pemilu 2024 ditetapkan?

Menurut Wijayanto peluang Penundaan Pemilu 2024 tetap ada. Ia mengatakan, "menyangsikan" sikap Presiden Jokowi terkait hal ini, meskipun dulu dengan tegas menolak wacana tiga periode.

"Kita masih tetap waspada ketika Pak Jokowi mengatakan itu, ya, ingatlah. Dulu kan Jokowi, sebelum maju jadi presiden, dia gubernur waktu itu, mengatakan "saya mau fokus pada jakarta, nggak copras-capres. Ternyata nyapres."

Dalam kasus lainnya, revisi UU KPK dan Omnimbus Law yang disahkan tanpa mendengarkan aspirasi publik, lanjut Wijayanto.

Namun, terdapat sisi lain. Sejauh ini, terlihat perpecahan sikap mengenai penundaan Pemilu 2024, bahkan di tubuh koalisi gerbong Jokowi. Hal ini bisa menjadi pijakan tak ada penundaan Pemilu 2024 meski disebut sebagai "kabar baik yang tak bisa diharapkan" karena dinamika politik saat ini masih "lentur".

"Di kalangan elit sendiri, terjadi friksi. Ada orang-orang yang mereka kritis sudah siap untuk maju [pemilu presiden]," kata Wijayanto.

Baca Juga: Ramai Soal Usulan Pemilu 2024 Ditunda, Begini Sikap Jokowi

Siapa saja yang menolak penundaan Pemilu 2024?

Petinggi politik dari tiga partai politik pendukung pemerintah menolak usulan penundaan Pemilu 2024. Mereka adalah PDI Perjuangan, NasDem, dan PPP.

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan, "Tidak ada sama sekali ruang penundaan Pemilu." Seperti dilaporkan Antara.

Sementara, Ketua Nasdem, Surya Paloh juga mengutarakan sikapnya. "Kalau ibarat kereta api, maka sudah tiup peluit dan jalan. Makanya harapan saya tentu kalau masalah penundaan ya jangan tertunda," katanya seperti dikutip Antara.

Lalu, Wakil Ketua MPR dari Fraksi PPP, Arsul Sani kepada media mengatakan, "Menurut saya secara moral konstitusi tidak pas untuk melakukan amandemen UUD jika MPR tidak bertanya dulu kepada rakyat secara keseluruhan, apakah rakyat setuju pemilu ditunda."

Selain itu, partai politik lain yang menolak penundaan secara eksplisit adalah Demokrat, dan PKS.