SuaraJawaTengah.id - Dari tahun ke tahun utang luar negeri Indonesia selalu bertambah bahkan mengalami kerap mengalami peningkatan secara signifikan.
Terbaru dikutip dari data Kementrian Keuangan, utang Indonesia pertanggal 28 Februari 2022 mencapai Rp7.014,58 triliun. Utang tersebut naik drastis karena sebelumnya pertanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp6.919,25 triliun.
Kondisi utang Indonesia tersebut rupanya mendapat perhatian khusus dari politisi Partai Demokrat Susilawati.
Melalui akun twitternya, Susilawati mengaku prihatin dengan angka utang Indonesia yang ia anggap sudah tak wajar.
Baca Juga: Ikuti Jejak Ibunya, Ini Sosok Putra Khofifah yang Terjun Dunia Politik
Dirinya pun mengggas sebuah solusi agar Indonesia tidak terus-menerus berhutang dengan membuat fatwa larangan berhutang.
"Agar setiap pemerintahan dapat efektif dalam menjalankan pembangun nasional dengan menggunakan anggaran keuangan negara (APBN), ada baiknya Indonesia memunculkn fatwa larangan berhutang yang berarti berhutang itu dilarang atau haram," kata Susilawati.
"Bagimana menurut teman-teman? Walau sudah ada aturan aman untuk berhutang," sambung Susilawati meminta saran kepada publik.
Sontak saja gagasan Susilawati itu langsung ramai diserbu publik di kolom komentar. Tak sedikit dari mereka memberikan ragam tanggapan.
"Saya dukung Oma. Memang tidak ada duanya Oma ku ini. Seperti keberhasilan pemerintahan SBY dua periode selalu terencana dan tertata dalam membangun. Tidak grasa grusu. Setiap pembangunan sumber dana APBN yang besar dilakukan satu-satu agar pencatatan buku tidak ada yang selip," ucap akun @suherman**.
Baca Juga: Siapa Anak Khofifah yang Gabung Partai Demokrat? Kini Jadi Pendamping Emil Dardak di Jatim
"Coba anda jelaskan simulasi pendanaan negara kalau tidak ada hutang. Untuk exspor-impor simulasinya seperti apa?," imbuh akun @Danan676**.
"Fatwa berutang itu haram dasar nya apa bu Lemhanas? Siapa yang keluarin fatwa? MUI? Arab Saudi aja utang nya bejibun. Masak lulusan lemhanas gitu aja nggak paham. Googling gih," sambung akun @kuyawi**.
"Anda seorang doktor loh, masa gak paham tentang mekanisme hutang dan manfaat hutang? Trus emang nanti kita ekspor atau impor COD gitu? Berapa ratus triliun duit yang kudu disediakan? Trus ngatur cash flow negara gimana? Doktor harusnya lebih tahu lah," tutur akun @ArdySoe**.
"Kemarin hutang yang di tinggal Pemerintahan SBY Rp.2.700 triliun kalau gak salah. Jadi kalau bukan demokrat memimpin gak boleh hutang, tapi kalau demokrat memimpin boleh berhutang,'' tulis akun @BukanKD**.
Kontributor : Fitroh Nurikhsan
Berita Terkait
-
BRI Sambut Baik Penghapusan Utang Macet UMKM, Siap Dorong Pertumbuhan Ekonomi
-
Prabowo Hapus Utang UMKM, Bikin Rugi Bank?
-
Beda Kelas LHKPN Nisya Ahmad vs Jeje Govinda, Ada yang Punya Utang Lebih dari Rp4 Miliar
-
Ini Kriteria UMKM yang Utangnya di Bank Bisa Dihapus
-
Biografi Candra Kusuma, Anggota DPRD Bogor yang Viral Gara-gara Skandal Dibocorkan Anak
Tag
Terpopuler
- Respons Sule Lihat Penampilan Baru Nathalie Tuai Pujian, Baim Wong Diminta Belajar
- Berkaca dari Shahnaz Haque, Berapa Biaya Kuliah S1 Kedokteran Universitas Indonesia?
- Pandji Pragiwaksono Ngakak Denny Sumargo Sebut 'Siri na Pace': Bayangin...
- Beda Penampilan Aurel Hermansyah dan Aaliyah Massaid di Ultah Ashanty, Mama Nur Bak Gadis Turki
- Jadi Anggota DPRD, Segini Harta Kekayaan Nisya Ahmad yang Tak Ada Seperempatnya dari Raffi Ahmad
Pilihan
-
Freeport Suplai Emas ke Antam, Erick Thohir Sebut Negara Hemat Rp200 Triliun
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan Memori 256 GB, Terbaik November 2024
-
Neta Hentikan Produksi Mobil Listrik Akibat Penjualan Anjlok
-
Saldo Pelaku UMKM dari QRIS Nggak Bisa Cair, Begini Respon Menteri UMKM
-
Tiket Kereta Api untuk Libur Nataru Mulai Bisa Dipesan Hari Ini
Terkini
-
Alokasi Anggaran Sampai Rp750 Juta, Jateng Uji Coba Program Makan Bergizi Gratis
-
Jelang Nataru, Polisi Batasi Operasional Truk di Jateng
-
Target 2045: Semarang Bangun Kota Tangguh Bencana dan Berdaya Saing Global
-
Semen Gresik Tebar Kebaikan, Bantu Pedagang Sayur Keliling di Rembang Tingkatkan Penghasilan
-
Ramai-ramai ke Rumah Jokowi, Calon Kepala Daerah Diminta Fokus pada Isu Mendasar dan Prioritas Lokal