SuaraJawaTengah.id - Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Trimedya Panjaitan menyentil keras Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo karena dinilai tidak memiliki prestasi dan kemlintihi untuk menjadi calon presiden 2024.
Pernyataan anggota DPR RI itu disebut Ketua Ketua Jaringan Rakyat Nusantara (Jari Nusantara) Bambang Mugiarto sebagai akrobat politik untuk mencari panggung.
"Trimedya Panjaitan sedang melakukan akrobat politik untuk mencari panggung. Alih-alih membangun politik dirinya yang telah redup, apa yang dilakukan Trimedya justru merugikan PDI Perjuangan sendiri," kata Bambang, Jumat (3/6/2022).
Menurut Bambang yang dikenal sebagai kader gaek PDI Perjuangan di Jawa Tengah, pernyataan Trimedya Panjaitan merugikan PDI Perjuangan karena selain isinya menyesatkan, juga bertujuan untuk membangun citra negatif terhadap Ganjar.
"Pernyataan itu sejatinya berdampak negatif terhadap partai. Karena sebagai Gubernur Jateng, Mas Ganjar adalah kader PDI Perjuangan," tandasnya.
Bambang mengatakan, pernyataan Trimedya baik tentang kemiskinan di Jawa Tengah maupun tudingan bahwa Ganjar melakukan manuver politik demi menjadi calon presiden 2024 adalah keliru dan menyesatkan.
"Tudingan tentang kemiskinan di Jateng yang naik misalnya, dia dapat data dari mana? Saran saya, bung Trimedya perlu memperkaya literasi statistiknya," ujar Bambang yang juga Ketua Umum Seknas Jokowi Jawa Tengah.
Jika acuannya Badan Pusat Statistik (BPS), kata Bambang, maka Jawa Tengah bukanlah provinsi termiskin di Pulau Jawa. Meskipun data BPS mencatat kemiskinan di Jawa Tengah lebih tinggi dari angka nasional, yakni mencapai 11,25 % pada tahun 2021dan angka nasional mencapai 9,71 persen, tetapi angka kemiskinan di Yogyakarta mencapai 11,9 %.
"Data BPS, penduduk miskin di Jabar dan Jatim ternyata angka prosentasenya lebih tinggi dari Jateng yang angkanya 3,9 juta," ujarnya.
Sementara terkait tudingan jika Ganjar melakukan manuver politik demi menjadi calon presiden 2024 menurut Bambang tidak memiliki dasar yang jelas. Sebab Ganjar selalu menegaskan urusan capres yang nantinya diusung PDIP adalah hak prerogatif ketua umum Megawati.
Begitu juga dengan munculnya sejumlah relawan yang mendaklarasikan Ganjar Presiden, hal itu disebut Bambang murni lahir dari bawah dan tidak ada kaitannya dengan Ganjar.
"Karena kerelwanan politik ini terlahir dari demokrasi yang sesungguhnya menjanjikan partisipasi publik secara lebih luas, baik di dalam maupun di luar pemilu. Kecenderungannya, relawan politik berbasis pada kinerja individu atau figure-based politics. Bukan lagi berbasis patronase dan oligarkhis," ujarnya.
Sebelumnya, anggota DPR RI dari PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan mempertanyakan kinerja Ganjar Pranowo sebagai orang nomor satu di Jawa Tengah.
"Ganjar apa kinerjanya delapan tahun jadi gubernur, selain main medsos? Apa kinerjanya?," ujar Trimedya, Rabu (1/6/2022).
Trimedya membandingkan kinerja Ganjar dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Dia menilai Puan lebih memiliki rekam jejak yang jelas baik di perpolitikan maupun dalam kepemimpinannya di beberapa jabatan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kenapa Maudy Ayunda Disebut Tak Napak Tanah? Ini Kronologinya
- Menteri Keuangan Purbaya Diganti Hari Ini? Wakilnya Sudah ke Istana Pakai Jas
- Status Terbaru Anak Purbaya: Mafia Ancam Presiden Dibalik Pemecatan Bapak, Ada Foto Raja Juli
- Update Reshuffle Kabinet Hari Ini: Menlu Sugiono Dikabarkan Diganti
- Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
Pilihan
-
Purbaya Ogah Bicara Panjang Saat Sertijab Menkeu ke Suahasil: Terima Kasih Semua
-
Apa Salah Purbaya hingga Dipecat Lewat Panggilan Telepon?
-
Pejabat Kantor Pertanahan Terjaring OTT KPK di Jakarta dan Bogor
-
Dilantik Jadi Menkeu, Suahasil Akui Tak Berkomunikasi Dengan Purbaya
-
Purbaya Diganti, Nilai Tukar Rupiah Langsung Loyo ke Level Rp17.699
Terkini
-
BRI DPLK: Cara Buka Dana Pensiun dan Aktifkan Autopayment di BRImo
-
Polisi Libatkan Densus 88 dan Jatanras Usut Pembakaran Warung Mi dan Babi di Sukoharjo
-
Wapres Gibran Serukan Dukungan untuk Stabilitas Ekonomi Usai Pergantian Menkeu
-
20 Ribu Prompt Belum Tentu Jadi Hak Cipta, Pakar Soroti Batas Karya AI
-
UU Ketenagakerjaan Dikejar Deadline, Akademisi Soroti Minimnya Riset Empiris