Petakan Resiko Bencana, Ganjar Dukung Upaya Mitigasi DAS Juwana

SuaraJawaTengah.id - Daerah Aliran Sungai (DAS) Juwana masuk program Prioritas Nasional untuk dilakukan pemetaan risiko bencana. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengapresiasi kajian dan masukan yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Hal itu disampaikan Ganjar usai menghadiri acara Diskusi Publik Pemetaan Resiko Bencana di DAS Juwana, di Hotel Gumaya Semarang, Selasa (23/8/2022). Ganjar berharap pemetaan ini juga berjalan di DAS lainnya.

"Jadi kalau kita ingin membenahi itu nanti seperti apa sih yang terjadi. Kalau didiamkan seperti apa sih yang akan terjadi dari aspek kebencanaannya," ujarnya.

Mantan anggota DPR RI itu mengatakan, sedimentasi acapkali jadi permasalahan DAS di wilayah Jawa Tengah. Salah satu penyebabnya adalah pembuangan limbah sembarangan.

Baca Juga: Berpeluang Maju di Pilpres 2024, Rektor UIN Saizu Sebut Indonesia Butuh Orang Seperti Ganjar Pranowo

"Kemudian kalau sedimentasinya sudah tinggi kapal tidak bisa parkir. Kapal-kapal yang di sungai juwana itu parkirnya sulit, kemudian suk-sukan (berdesakan) (akibatnya) terbakar," katanya.

Diskusi pemetaan potensi bencana ini harus terus dilakukan, selain untuk mitigasi juga dalam rangka merawat keberlangsungan sungai itu sendiri. Ganjar berterimakasih pada kelompok yang terlibat.

"Nah kalau kemudian secara pentahelix ini kita bisa mengerjakan, harapan kita penanganannya akan lebih baik," tegasnya.

Ganjar berharap, mitigasi yang nanti dilajukan bisa mengembalikan fungsi sungai seperti semula. Ganjar juga berharap, DAS yang ada di Jateng memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat.

"Mudah-mudahan semuanya bisa dilakukan mitigasi dengan baik sehingga nanti sungai itu kembali fungsi seperti semula yang bermanfaat dan kemudian meminimalkan potensi kebencanaan yang terjadi," tandasnya.

Baca Juga: Puan Maharani Temui Surya Paloh, Respon Ganjar Pranowo: Bangsa Ini Butuh Bersatu

Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB, Dr. Ir. Udrekh yang mengikuti secara daring menjelaskan, program ini dilakukan sebagai langkah sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah.